Hadapi Dakwaan Sebagai Penjahat Perang, Presiden Kosovo Mengundurkan Diri

PRISTINA, KOMPAS.TV – Presiden Kosovo Hashim Thaci (52), pemimpin gerilyawan selama perang meraih kemerdekaan Kosovo dari Serbia di akhir tahun 1990an, mengundurkan diri hari Kamis (5/11) untuk menghadapi dakwaan atas kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan di Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda.

Thaci menyatakan, ia mengambil langkah ini untuk melindungi integritas kepresidenan Kosovo dan menjaga kebenaran sejarah akan siapa pelaku dan korban dalam konflik antara Kosovo dan Serbia.

“Kami orang-orang yang mencintai kebebasan dan bukan pendendam,” ujar Thaci dalam konferensi pers di Pristina, ibukota Kosovo, seperti dilansir dari Associated Press, Kamis (5/11). “Itu sebabnya tidak ada klaim yang dapat menulis ulang sejarah. Kosovo adalah korban. Serbialah sang agresor.”

Baca Juga: Serbia dan Kosovo akan Tempatkan Kedutaan Besar untuk Israel di Yerusalem

Bersama 9 mantan pemimpin pemberontak lainnya, Thaci didakwa oleh pengadilan khusus Kosovo yang dibentuk di Den Haag, Belanda untuk mengadili kejahatan yang dilakukan mantan pemimpin pemberontak Albania ini. Dakwaan terhadap Thaci meliputi pembunuhan, penghilangan paksa, penganiayaan dan penyiksaan.  

Salah satu terdakwa, Kadri Veseli – mantan pembicara parlemen dan pemimpin partai oposisi – mengatakan akan pergi ke Den Haag hari Kamis dan menyatakan mengundurkan diri dari segala aktivitas politik.

Baik Thaci maupun Veseli membantah telah melakukan kejahatan yang dituduhkan pada mereka.

Thaci, komandan Tentara Pembebasan Kosovo (KLA) selama perang, menyatakan kebanggaannya pernah bergabung di kesatuan tersebut, dan menyebutnya sebagai nilai Albania paling luhur.

Ia menyebut dakwaan yang dialamatkan padanya sebagai “harga terkecil yang harus dibayar untuk membebaskan rakyat kita.”

Pemerintah Kosovo menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa seluruh terdakwa harus dianggap tidak bersalah kecuali pengadilan memutuskan sebaliknya.

“Tidak ada seorang pun yang boleh menghakimi perjuangan kita untuk kebebasan,” demikian bunyi pernyataan pemerintah Kosovo, dan menambahkan bahwa KLA “telah berjuang untuk pembebasan negara kita, untuk melindungi rumah dan bukan tanah asing, dan karena itu menuai dukungan komunitas internasional.”

Baca Juga: Turki Menentang Keinginan Kosovo Tempatkan Kedutaan Besar untuk Israel di Yerusalem,

Peneliti Amnesty Internasional Balkan, Jelesa Sesar menyatakan, dakwaan terhadap Thaci dan 9 orang lainnya akan memberikan harapan bagi ribuan korban perang Kosova yang telah menunggu selama lebih dari dua dekade untuk mengetahui kebenaran dari kejahatan mengerikan yang telah menimpa mereka dan keluarga mereka.

Dakwaan kejahatan kemanusiaan yang dialamatkan pada Thaci dan 9 orang lainnya di antaranya termasuk tuduhan bahwa para pejuang KLA memperdagangkan organ manusia yang diambil dari para tawanan, serta pembunuhan terhadap warga Serbia dan Albania.  

Lebih lanjut Sesar menjelaskan, adanya budaya kekebalan hukum di Kosovo membuat kasus ini baru berhasil dibawa ke tingkat pengadilan setelah 10 tahun.

Pasca perang, Thaci membentuk Partai Demokratik Kosovo. Ia juga sempat menduduki posisi sebagai menteri luar negeri, wakil perdana menteri dan perdana menteri, dan kini menjabat sebagai presiden sejak April 2016.

Hubungan Kosovo dan Serbia tetap tegang selama 21 tahun terakhir pasca perang berakhir, meski Uni Eropa yang didukung Amerika Serikat telah berupaya melakukan mediasi bagi kedua negara selama 9 tahun.

Perang Kosovo – Serbia selama tahun 1998–1999 telah menewaskan lebih dari 10.000 orang, yang sebagian besar merupakan etnis Albania, dan 1.641 korban lainnya masih belum ditemukan. Perang berakhir setelah Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) membombardir tentara Serbia dengan serangan udara selama 78 hari.

Tahun 2008, Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya dari Serbia, meski hingga kini Serbia tidak mengakuinya.