Awal November 2020, Jepang Cabut Larangan Masuk dari 9 Negara

TOKYO, KOMPAS.TV - Pada awal November ini, Pemerintah Jepang mulai mencabut larangan masuk bagi warga Jepang yang bepergian ke sembilan negara, yaitu China, Korea Selatan, Taiwan, Brunei, Singapura, Thailand, Australia dan Selandia Baru.

Namun kebijakan ini belum berlaku untuk turis asing yang akan berwisata ke Jepang.

Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan, hal ini dilakukan secara bertahap untuk mengurangi pembatasan perjalanan Covid-19 dalam upaya menghidupkan kembali ekonomi Jepang yang menurun.  

Dikutip dari Kyodo News, ini adalah kali pertama Jepang mencabut larangan masuknya seseorang dari negara atau wilayah manapun sejak Jepang mulai menempatkan larangan masuk sebagian China, termasuk Wuhan tempat virus Corona pertama kali terdeteksi, dalam daftar pada awal Februari lalu.

"Kami akan mencabut peringatan perjalanan untuk semua wilayah karena penerbangan internasional reguler mulai dilanjutkan," kata Toshimitsu Motegi, Jumat (30/10/2020).

Baca Juga: JK Prediksi Pandemi Covid-19 di Indonesia Selesai Tahun 2022

Satuan tugas tanggap virus corona pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Yoshihide Suga, diumumkan setelah Kementerian Luar Negeri sebelumnya menurunkan peringatan perjalanannya untuk Taiwan dan beberapa negara dari Level 3 ke Level 2.

Selain itu, Jepang akan meringankan persyaratannya bagi warga negara Jepang dan warga asing yang kembali dari perjalanan luar negeri untuk menjalani masa karantina selama 14 hari, mulai Minggu (1/11/2020).

Suga mengatakan langkah itu ditujukan untuk memfasilitasi aktivitas bisnis, meskipun dalam skala terbatas. Motegi menambahkan, pemerintahnya akan mencegah peningkatan infeksi Virus Corona yang eksplosif dengan segala cara, sambil memimpin ekonomi terbesar ketiga di dunia menuju pemulihan.

Agar memenuhi syarat untuk mendapatkan pengecualian, seseorang yang kembali untuk beraktivitas di Jepang dari luar negeri, akan membutuhkan (jaminan) perusahaan atau organisasi yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap penyebaran virus corona.

Selain itu, mereka harus membatasi perjalanan luar negeri mereka dalam tujuh hari, tidak termasuk masa karantina di tujuan, dan dinyatakan negatif setelah mereka kembali.  

Selama 14 hari pertama di Jepang, mereka juga akan diminta untuk tidak menggunakan transportasi umum dan menyimpan data GPS ponsel pintar mereka untuk membantu pelacakan kontak.

Sementara itu, Myanmar dan Yordania akan ditambahkan ke daftar larangan masuk Jepang. Dengan demikian jumlah negara dan wilayah yang tercakup oleh larangan masuk ke Jepang menjadi 152 negara.

Orang asing tanpa status tempat tinggal yang baru-baru ini mengunjungi salah satu tempat ini pada prinsipnya akan ditolak, dengan beberapa pengecualian karena alasan kemanusiaan.

Dalam konferensi pers, Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi meminta warga menghindari perjalanan yang tidak penting.

Sebelumnya pada Maret lalu, Jepang menghapus seperangkat peringatan perjalanan lain yang telah dikeluarkannya untuk semua negara. Peringatkan kepada para pelancong itu dilakukan terkait kemungkinan risiko terdampak di negara luar karena kontrol perbatasan yang diperketat dan pemberlakuan kuncian.

Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi juga mengatakan, Jepang dan Vietnam telah sepakat untuk memulai kembali perjalanan bisnis timbal balik mulai Minggu (1/11/2020).

Baca Juga: Jepang Terus Kembangkan Robot Pendamping Selama Masa Pandemi Covid-19

Seseorang yang kembali dari luar negeri untuk melakukan aktivitas di Jepang, tidak perlu lagi menjalani masa karantina selama 14 hari setelah kedatangan. Asalkan mereka melakukan tindakan pencegahan serupa yang diuraikan dalam pengecualian untuk warga negara Jepang dan penduduk asing.

Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Jepang Yoshihide Suga pada Senin (26/10), dalam pidato kebijakan Pemerintah Jepang di persidangan luar biasa Parlemen Jepang menekankan, di tengah pandemi Covid-19  Pemerintah Jepang akan mencegah penularan wabah, menjaga kesehatan warga, dan melakukan aktivitas pemulihan perekonomian dalam negeri.

"Di tengah krisis nasional yang ditandai dengan penyebaran Covid-19 dan kemerosotan ekonomi terparah sejak akhir Perang Dunia II, saya mengemban tanggung jawab yang sangat berat dalam memberikan bimbingan kepada bangsa."

"Saya memastikan peningkatan pencegahan penularan dalam kasus baru  dengan segala cara, dan melindungi kesehatan orang-orang dengan cara apapun. Selain itu, saya memastikan pemulihan ekonomi dengan melanjutkan kegiatan sosial dan ekonomi," tegas Yoshihide Suga. (Andy Lala)