Dedi Mulyadi Sebut Investasi BYD di Subang Terkendala Calo Tanah, Bukan Premanisme

BANDUNG, KOMPAS.TV- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan, masalah yang terjadi terkait pembangunan pabrik mobil listrik asa China, BYD, di Subang, bukan karena premanisme. Tapi calo tanah. 

Dedi mengungkap sejumlah pihak yang menguasai tanah di sana, lalu menawarkannya dengan harga tinggi. 

"Sebenarnya problem di Subang itu bukan premanisme tapi percaloan tanah. Ada beberapa pihak yang menguasai tanah, ya mungkin sudah di-DP (down payment) dulu sama orang, kemudian dia menawarkan harga yang sangat tinggi," kata Dedi di Bandung, seperti dikutip dari Antara, Kamis (24/4). 

Baca Juga: Masuk Musim Kemarau, BMKG Prediksi Wilayah Ini Masih Hujan Lebat-Angin Kencang Akhir April 2025

"Ada katanya yang nawarin Rp20 juta per meter, ada Rp10 juta per meter, ada Rp5 juta," tambahnya. 

Ia mengatakan, di kawasan itu kini sudah tidak ada lagi aksi premanisme, karena sudah ditindak pemerintah daerah. 

Dedi mengklaim, masalah pembangunan pabrik BYD tidak ada kaitannya ormas tertentu. 

"Enggak itu berita lama. Cek saja sekarang sudah sangat aman. Dicek deh, enggak ada lagi itu premanisme sekarang di sana. Yang jualin Aqua aja udah hampir enggak ada sekarang. Itu cerita lama aja. Makanya yang diperlukan oleh kita itu tindakan. Jadi kalau ada problem ambil tindakan, ada problem ambil tindakan," tuturnya. 

Baca Juga: LG Hengkang, Menperin Ungkap Sudah Ada Puluhan Produsen Kendaraan dan Baterai Listrik di RI

Menurut Mantan Bupati Purwakarta itu, progres pembangunan pabrik BYD berjalan dengan baik. Termasuk izin akses tol yang telah dikeluarkan oleh kementerian.

"Ya tinggal BYD-nya aja untuk terus mewujudkan tinggal ada beberapa wilayah yang pembebasan tanahnya masih terkendala," ucapnya. 

"Hal ini akan segera saya fasilitasi, saya akan pertemukan antara pihak yang melakukan pembebasan tanah atas nama perusahaan dan kemudian warganya, mungkin minggu depan sudah kelar," tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan bakal melakukan komunikasi dengan pihak BYD. 

Baca Juga: Kian Diburu jadi Safe Haven, Deposito Emas di Pegadaian Capai 1 Ton

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan mengungkap, setelah menjalin komunikasi dengan pihak BYD, BKPM bakal berkoordinasi dengan Satgas Anti Premanisme supaya aktivitas meresahkan itu bisa ditangani secara efektif.

Menurut Nurul Ichwan, aksi premanisme dan juga pungutan liar sangat mengganggu bukan hanya dari sisi kenyamanan bagi pengusaha, tapi juga bakal membuat citra buruk iklim investasi Indonesia di mata dunia.

"Bisa saja dipick-up oleh siapapun tentang Indonesia itu tidak aman, Indonesia itu premanisme," sebutnya. 

Dalam kondisi ekonomi global saat ini, seharusnya Indonesia meningkatkan daya saing, supaya lebih mudah menarik minat investor asing.

Baca Juga: Negosiasi Tingkat Teknis RI-AS Terkait Tarif Impor Resmi Dimulai, akan Hasilkan Framework Agreement

BYD disebut akan menggelontorkan investasi hingga Rp11,7 triliun di Subang. 

Adapun kabar adanya gangguan dari ormas berbentuk premanisme pada pabrik perusahaan mobil listrik asal China itu sebelumnya disampaikan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno.

Eddy mengungkap pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat sempat diganggu ormas berbentuk aksi premanisme. Kabar ini didapatkan Eddy saat memenuhi undangan Pemerintah China dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, China.

“Sempat ada permasalahan terkait premanisme ormas yang mengganggu pembangunan dari sarana produksi BYD. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini, jangan sampai investor datang ke Indonesia dan merasa kemudian tidak mendapatkan jaminan keamanan, hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” terang Eddy melalui unggahan video di Instagram, Rabu (23/4).