GovTech Dirilis Agustus: Tiap KK harus Punya Rekening Buat Bansos, Hemat Anggaran Rp100 T

JAKARTA, KOMPAS.TV- Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap, Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan GovTech pada 17 Agustus 2025. 

GovTech adalah sistem yang mengintegrasikan seluruh aplikasi kementerian/lembaga, mendorong efisiensi, dan meminimalisasi potensi korupsi.

“Presiden 17 Agustus ingin meresmikan atau launching nanti program government technology ini yang akan nanti menyatukan semua apps yang ada di kementerian lembaga sehingga dengan demikian akan terjadi efisiensi dan juga pengurangan korupsi,” ujar Luhut usai rapat bersama Presiden Prabowo, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (19/3/2025). 

Ia menjelaskan, salah satu terobosan dari program GovTech adalah kewajiban setiap keluarga memiliki rekening bank agar penyaluran bantuan sosial bisa tepat sasaran.

Baca Juga: Prabowo Minta Menteri PKP Sosialisasikan BPHTB dan PBG Gratis secara Masif

Luhut menambahkan, sistem ini diperkirakan dapat menghemat hingga Rp100 triliun dalam beberapa tahun ke depan.

Selain itu, DEN juga memaparkan hasil kajian mendalam terkait dampak positif program MBG.

Anggota DEN Arief Anshory Yusuf menyebutkan, MBG berpotensi menciptakan hingga 1,9 juta lapangan kerja baru sekaligus menekan angka kemiskinan hingga 5,8 persen.

“Program ini sangat bagus sekali dalam konteks pro-job, jadi menciptakan lapangan pekerja baru itu sampai 1,9 juta, lalu kemudian kemiskinan itu bisa berkurang sampai menjadi 5,8 persen,” ujar Arief seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet. 

Baca Juga: Panggil Sri Mulyani hingga Luhut ke Istana, Prabowo Instruksikan Deregulasi Besar-Besaran

DEN juga mengusulkan sejumlah langkah penguatan implementasi MBG. Mulai dari melakukan business process review, audit rutin oleh BPKP, hingga melibatkan masyarakat dalam pengawasan agar rantai pasok tetap terjaga dan tidak terjadi kebocoran.

“Tapi sekali lagi intinya, ini mari kita jaga bersama, karena ini flagship kita, flagship bangsa ini,” tutur Arief.

Dalam pertemuan yang dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani itu, Prabowo juga menginstruksikan deregulasi secara besar-besaran di sektor tekstil, produk tekstil, sepatu, dan sektor padat karya lainnya.

Hal itu dilakukan untuk meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat investasi.

Baca Juga: RUU TNI Disahkan Jadi Undang-Undang Hari Ini

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, salah satu perhatian utama pemerintah adalah sektor tekstil dan produk tekstil yang saat ini menyerap hampir 4 juta tenaga kerja dan mencatatkan ekspor lebih dari 2 miliar dolar AS. 

“Tadi arahan Pak Presiden untuk terkait dengan ketersediaan bahan baku, terkait dengan illegal import, terkait supply chain itu untuk dipermudah dan disederhanakan," kata Airlangga.

"Jadi arahan pertama tentu pemerintah harus melihat dari keseluruhan supply chain, dan juga melakukan harmonisasi daripada tarif yang sudah dilakukan," tambahnya. 

Airlangga mengatakan, Presiden Prabowo juga ingin Indonesia melalukan kebijakan anti dumping terhadap barang yang kena dumping di negara asalnya. 

Baca Juga: Kapendam II Sriwijaya: Info Judi Sabung Ayam Sampai di Polsek, Tidak Mungkin Tidak Ada Profit

Kebijakan dumping adalah praktik menjual barang lebih murah di negara lain, dibanding di negara asal. 

Airlangga menyebut pemerintah juga akan menjaga pasar ekspor produk tekstil Indonesia. Dimana Uni Eropa menjadi pangsa pasar terbesar yang mencakup 30 persen permintaan global. 

Disusul Amerika Serikat (AS) yang mencakup 15 persen pasar tekstil global dan sisanya baru negara-negara lain. 

Sehingga, pemerintah terus berupaya mempercepat penyelesaian Indonesia-Europe Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA). 

Baca Juga: SPBU yang Curangi Takaran BBM di Sentul Disegel, Pengelolaan Dialihkan ke Pertamina Retail

Sedangkan dalam rangka menjaga daya saing industri, Pemerintah juga menyiapkan paket revitalisasi mesin-mesin produksi. 

Pemerintah menyediakan kredit investasi sebesar Rp20 triliun dengan subsidi bunga 5 persen untuk 8 tahun, untuk sektor padat karya seperti tekstil, sepatu, makanan minuman, hingga furnitur.