Panggil Sri Mulyani hingga Luhut ke Istana, Prabowo Instruksikan Deregulasi Besar-Besaran

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan deregulasi besar-besaran di sektor tekstil, produk tekstil, sepatu, dan sektor padat karya lainnya.

Hal itu dilakukan untuk meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat investasi di sektor-sektor tersebut. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, salah satu perhatian utama pemerintah adalah sektor tekstil dan produk tekstil yang saat ini menyerap hampir 4 juta tenaga kerja dan mencatatkan ekspor lebih dari 2 miliar dolar AS. 

“Tadi arahan Pak Presiden untuk terkait dengan ketersediaan bahan baku, terkait dengan illegal import (impor ilegal), terkait supply chain (rantai pasok) itu untuk dipermudah dan disederhanakan," kata Airlangga dalam konferensi pers usai rapat terbatas (ratas) bersama Prabowo di Istana Merdeka, Rabu (19/3/2025).

Ratas tersebut juga dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. 

"Jadi arahan pertama tentu pemerintah harus melihat dari keseluruhan supply chain, dan juga melakukan harmonisasi daripada tarif yang sudah dilakukan," tambahnya, dikutip dari laman resmi Presiden RI. 

Baca Juga: Tok! BI Rate Dipertahankan di Level 5,75 Persen

Airlangga mengatakan, Presiden Prabowo juga ingin Indonesia melalukan kebijakan antidumping terhadap barang yang kena dumping di negara asalnya. 

Kebijakan dumping adalah praktik menjual barang lebih murah di negara lain, dibanding di negara asal. 

Selain itu, Presiden Prabowo mendorong agar program padat karya masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) agar berbagai kemudahan perizinan dan fasilitas insentif bisa segera diberikan.

Airlangga menyebut pemerintah juga akan terus melakukan deregulasi dan debirokratisasi, maupun mempermudah perizinan untuk pengembangan termasuk terkait dengan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Pemerintah juga akan membentuk satgas untuk melakukan percepatan deregulasi. 

Selanjutnya, menjaga pasar ekspor produk tekstil Indonesia, di mana Uni Eropa menjadi pangsa pasar terbesar yang mencakup 30 persen permintaan global. 

Disusul Amerika Serikat yang mencakup 15 persen pasar tekstil global dan sisanya baru negara-negara lain. 

Sehingga, pemerintah terus berupaya mempercepat penyelesaian Indonesia-Europe Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA). 

Baca Juga: Di Tengah Ketidakpastian dan Turunnya Daya Beli, BI Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 5,5 Persen

Sedangkan dalam rangka menjaga daya saing industri, pemerintah juga menyiapkan paket revitalisasi mesin-mesin produksi. 

Pemerintah menyediakan kredit investasi sebesar Rp20 triliun dengan subsidi bunga 5 persen untuk 8 tahun, untuk sektor padat karya seperti tekstil, sepatu, makanan minuman, hingga furnitur.

“Selanjutnya tentu kita berharap bahwa dengan sektor padat karya ini bisa ditangani dengan baik. Kita berharap lapangan kerja bisa tercipta dan kita menargetkan sesudah I-EU CEPA ini diharapkan industri ini akan kembali bergeliat,” tutur Airlangga. 

Pada kesempatan yang sama, Luhut menambahkan, tim dari DEN dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah bekerja sama untuk mempersiapkan masalah deregulasi tersebut.

Baca Juga: OJK Izinkan Emiten Buyback Saham Tanpa RUPS

“Saya kira ini perintah yang jelas dan akan ditindaklanjuti minggu depan ini, ratas untuk itu sehingga dengan demikian bisa segera diumumkan langkah-langkah. Artinya tidak akan mengurangi rekomendasi-rekomendasi yang itu menjadi penghambat terhadap industri-industri yang mau masuk ke Indonesia,” tuturnya. 

Luhut pun menegaskan agar semua pihak bekerja bersama-sama untuk melakukan pengawasan agar deregulasi ini dapat berjalan dengan baik. 

“Presiden tadi saya pikir memberikan instruksi yang sangat jelas dan sangat baik mengenai masalah deregulasi. Karena deregulasi ini akan mengurangi korupsi, akan membuat lebih efisien, dan akan membangun ekosistem perekonomian kita lebih bagus,” tandasnya. 

Baca Juga: SPBU yang Curangi Takaran BBM di Sentul Disegel, Pengelolaan Dialihkan ke Pertamina Retail