Sri Mulyani Tegaskan Efisiensi Tak Pengaruhi Target Defisit APBN, Tetap 2,53 Persen dari PDB

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, efisiensi yang dilakukan pemerintah tidak mengganggu target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Adapun target defisit dalam APBN 2025 sebesar 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pasalnya, belanja pemerintah bukan dikurangi, tapi digeser ke program-program yang lebih penting. 

“Efisiensi tetap pada penurunan belanja, baik di pusat dan daerah, yang mencapai Rp306,69 triliun. Ini direalokasikan, sehingga postur APBN tidak berubah,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025, Kamis (13/3/2025)

Baca Juga: Penerimaan Pajak Pemerintah Januari-Februari 2025 Jeblok, Pengamat Sebut Coretax Jadi Penyebabnya

"Defisit APBN 2025 didesain 2,53 persen dari PDB. Itu masih menjadi pedoman pelaksanaan APBN kita,” katanya lagi. 

Lantaran yang dilakukan adalah efisiensi bukan pemangkasan, maka target belanja pemerintah dalam APBN tetap sesuai Undang-Undang. 

“Belanja pemerintah pusat Rp2.701,4 triliun, transfer ke daerah Rp919,9 triliun. Itu komposisi bisa berubah, tapi total besarnya tetap Rp3.621,3 triliun,” sebutnya. 

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan, efisiensi anggaran dilakukan dengan menyisir pos belanja yang bukan prioritas.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Kebijakan Eksekutif Trump Bikin Nilai Tukar Rupiah Melemah

Misalnya perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor (ATK), kegiatan seminar, hingga acara seremonial.

Sedangkan belanja pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial terbebas dari target efisiensi. Termasuk di antaranya gaji dan tunjangan pegawai, subsidi energi, hingga anggaran pendidikan dan kesehatan.

Pada anggaran transfer ke daerah, efisiensi menyasar kurang bayar dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) fisik, dana otonomi khusus (otsus), dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan dana desa.

"Dana transfer daerah yang tetap diprioritaskan meliputi gaji aparatur sipil negara (ASN) daerah, tunjangan profesi guru, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan kesehatan, hingga dana desa untuk pelayanan publik," tutur Suahasil.

Baca Juga: Dua Bulan Pertama Tahun 2025, APBN Defisit Rp31,2 T

Kemenkeu mencatat realisasi APBN hingga akhir Februari 2025, defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Defisit terjadi karena pendapatan negara sebesar Rp316,9 triliun. Jumlah itu sebesar 10,5 persen dari target APBN 2025 yang sebesar Rp3.005,1 triliun.

Sedangkan belanja negara hingga 28 Februari 2025 mencapai Rp348,1 triliun. Angka itu sebesar 9,6 persen dari target sebesar Rp3.621,3 triliun.

Baca Juga: Kemenkeu Siapkan Rp17,7 T untuk THR ASN Pusat, Pejabat Negara, dan TNI-Polri

Namun menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, defisit APBN itu masih dalam target pemerintah.

“Defisit APBN 2025 didesain Rp616,2 triliun. Jadi, defisit Rp31,2 triliun masih dalam target APBN, yaitu 2,53 persen terhadap PDB atau Rp616,2 triliun,” ungkap Sri Mulyani dikutip dari Breaking News Kompas TV.