Pemerintah Berencana Perketat BBM Subsidi, Ojol Tak Lagi Dapat Jatah Pertalite, Ini Moda yang Berhak

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah mengungkapkan akan melakukan pengetatan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan membatasi akses hanya untuk kendaraan berpelat kuning. Kebijakan ini membuat pengemudi ojek online (ojol) tidak lagi bisa membeli Pertalite di SPBU Pertamina.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia pada Rabu (27/11/2024), menegaskan bahwa BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar akan difokuskan hanya untuk angkutan umum resmi.

"Yang berhak menerima subsidi adalah kendaraan yang berplat kuning. Angkot, transportasi, supaya apa? Harganya, transportasinya enggak boleh naik. Harga angkutannya enggak boleh naik. Kalau angkutan barang yang berplat hitam, ya ubah ke plat kuning. Karena kita kan ingin memberikan ini kan kepada yang berhak," kata Bahlil dikutip dari Antara.

Keputusan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah merombak aturan subsidi BBM dengan menerapkan skema baru yang menggabungkan subsidi barang dan bantuan langsung tunai (BLT).

Bahlil menjelaskan bahwa ojol tidak mendapat BBM subsidi karena termasuk dalam kategori usaha atau bisnis pribadi.

Menteri ESDM juga mengkritisi penggunaan BBM bersubsidi oleh kendaraan berplat hitam non-angkutan umum, seperti truk tambang, pengangkut kelapa sawit, atau kendaraan pabrik.

Menurutnya, pemberian subsidi kepada kendaraan tersebut tidak sesuai dengan tujuan awal subsidi.

Baca Juga: Bahlil Tegaskan Rencana Ojol Tak Dapat Subsidi BBM Belum Final

Daftar Kendaraan yang Berhak Menerima BBM Subsidi

1. Angkutan Umum Resmi
2. Angkot -Bus Kota
3. Transportasi Umum Lainnya

Kriteria Khusus:

• Kendaraan yang digunakan untuk transportasi publik
• Tidak boleh menaikkan harga angkutan
• Dilarang untuk kepentingan komersial pribadi

Kendaraan yang Tidak Berhak Menerima BBM Subsidi

• Kendaraan Berpelat Hitam
• Ojek Online (Ojol)
• Truk Tambang
• Pengangkut Kelapa Sawit
• Kendaraan Pabrik
• Kendaraan Pribadi
• Kendaraan Usaha/Bisnis

"Enggak enak dong plat hitam dapat (subsidi) ternyata yang dia urus bukan angkutan umum, dia angkutan tambang dia, atau angkutan sawit, atau angkutan barang pabrik. Masa dikasih solar atau kasih minyak subsidi," ucapnya.

Namun, Bahlil menegaskan, skema terbaru pemberian subsidi BBM belum final. Termasuk ketentuan ojek online tidak mendapatkan subsidi BBM.

Bahlil sebagai Ketua Tim Penggodok Kebijakan Energi Tepat Sasaran menyebut, skema pemberian subsidi BBM yang baru nanti bertujuan untuk menciptakan distribusi insentif yang adil bagi semua kalangan masyarakat.

"Belum ada keputusan final," kata Bahlil Jumat (29/11/2024). "Yang jelas kita akan membuat adil semuanya," ujarnya seperti dikutip dati Antara. 

Beda Janji

Kebijakan ini berbeda dengan janji pemerintah sebelumnya.

Pada Agustus 2024, Menteri Perhubungan saat itu, Budi Karya Sumadi dalam acara Percaya Indonesia Merdeka dari Polusi yang diselenggarakan Grab Indonesia, sempat menyinggung rencana pemberian tarif khusus BBM untuk pengemudi ojol.

"Kementerian Perhubungan tadi bisik-bisik dengan Pak Deputi Menkomarves bersama Pak Luhut menjanjikan hal-hal yang bermanfaat . Doakan ini berjalan dengan baik nanti. Kalau itu terjadi maka ada yang menarik bagaimana kita akan memberikan harga secara khusus bahan bakar," ujar Budi Karya dikutip dari Kompas.com, 26 Agustus 2024 silam.

Meski belum merinci waktu pelaksanaan program tersebut, Menhub menegaskan bahwa rencana ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap kontribusi pengemudi ojol dalam sektor transportasi nasional.

"Saya berulang kali katakan, mereka itu pahlawan transportasi. Sekarang bukan saja kita dihantarkan tapi kita juga pesan apa pun. Doakan saja ini berjalan dengan baik," ujarnya.

Rencana pemberian BBM khusus ini bukanlah yang pertama kali dijanjikan pemerintah. Ditarik lebih jauh lagi, pada 2022, pemerintah pernah mengumumkan rencana pemberian subsidi khusus di tengah kenaikan harga BBM, termasuk alokasi 2 persen anggaran daerah untuk bantuan sosial sesuai arahan Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo saat itu.