Prabowo Minta Swasembada Pangan Maju ke 2027, Indonesia Setop Impor Beras Mulai 2025

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyatakan, Indonesia akan berhenti mengimpor beras mulai 2025.

Ia mengatakan, impor yang akan dilakukan pada 2025 adalah sisa kuota beras yang belum terealisasi.

Adapun tahun ini, pemerintah menetapkan kuota impor beras sebesar 3,6 juta ton. Dari jumlah itu, yang terealisasi sekitar 2,9 juta ton. 

"Mudah-mudahan tahun depan kita nggak impor beras, kalau impor pun sedikit," kata Zulkifli dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Pangan di Jakarta, Kamis (21/11/2024). 

Baca Juga: Sambut Libur Nataru, Wamen PU Minta Perbaikan Jalan Tol Selesai Sebelum 15 Desember 2024

"Sudah diputuskan 3,6 (ton) baru masuk 2 koma sekian. Nanti sampai akhir tahun mungkin ada tambahan-tambahan lagi, yang masuk tapi sudah diputuskan," tambahnya. 

Ia menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan untuk mempercepat swasembada pangan. Yakni menjadi tahun 2027.

"Kemarin, Bapak Presiden (Prabowo Subianto) sudah mengumumkan di G20, di APEC, bukan 2028, 2027. Jadi kita punya waktu 2 tahun," ujarnya seperti dikutip dari Antara. 

Dalam kurun waktu tersebut, kementerian dan lembaga terkait harus bekerja keras untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang masih terkendala untuk mewujudkan swasembada pangan. 

Baca Juga: Jajaran Direksi dan Komisaris 22 BUMN Dirombak, Erick Thohir Sebut untuk Keberlanjutan

Salah satunya terkait penyaluran pupuk bersubsidi yang selama ini alurnya dianggap masih terlalu panjang.

Pemerintah pun sudah mengubah skema penyaluran pupuk bersubsidi yang tak lagi dalam bentuk anggaran, tetapi berdasarkan kuota atau volume.

"Kita sudah putuskan, pupuk volume, bukan uang. Kita sudah putuskan volume (pupuk subsidi) 9,55 juta ton. Kalau uangnya kurang, menyesuaikan, kalau nggak ada Menkeu (Menteri Keuangan) nyari," ungkapnya. 

Zulkifli menjelaskan, selama ini kuota subsidi pupuk ditetapkan berdasarkan jumlah anggaran, sehingga volumenya mengikuti uang yang akan diterima.

Menurutnya, anggaran bersifat tidak pasti atau bisa naik dan turun. Namun dengan penetapan kuota, jumlah volumenya bisa dipastikan tidak akan berubah.

Baca Juga: Trump akan Jadi Presiden AS, Gubernur BI Sebut Risiko Perkonomian Global Makin Tinggi

"Karena kalau uang bisa naik, bisa turun. Tapi pupuk itu jumlah volume, volume 9,55 juta ton," sebutnya. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249 Tahun 2024, Pemerintah telah menetapkan alokasi subsidi pupuk menjadi 9,55 juta ton. 

Adapun alokasi subsidi tersebut ditujukan kepada empat jenis, yaitu Urea, NPK, NPK Formula Khusus, dan yang terbaru adalah pupuk organik.

Jumlah anggaran yang digelontorkan untuk pupuk subsidi tersebut ditetapkan Rp49,9 triliun.