Anggaran Kemenperin pada 2025 Turun, Program Pendidikan Vokasi hingga Industri Kecil Terdampak

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengungkapkan turunnya besaran anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada tahun 2025 akan berdampak pada sejumlah program.

Anggaran Kemenperin pada 2025 sebesar Rp2,51 triliun atau turun Rp1,32 triliun dibandingkan anggaran 2024 yang mencapai Rp3,83 triliun.

Agus menyampaikan, penurunan anggaran Kemenperin pada 2025 akan berdampak signifikan terhadap pelaksanaan beberapa program prioritas dalam pengembangan sektor industri di Indonesia.

“Program prioritas itu antara lain pendampingan teknis implementasi pemenuhan persyaratan standar industri hijau untuk 25 perusahaan yang belum dapat dibiayai. Jadi, penurunan anggaran ini berdampak pada pengurangan 25 perusahaan yang kami tidak bisa biayai untuk program ini,” kata Agus dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (12/11/2024). 

Selanjutnya, turut berdampak terhadap kegiatan fasilitasi dan pembinaan industri halal, yang hanya bisa dilaksanakan untuk 1.000 industri dari total target sebanyak 6.000 industri.

Selain itu, untuk penumbuhan wirausaha baru (WUB) hanya dapat diberikan kepada 1.365 pelaku industri kecil dan menengah (IKM) dari total kebutuhan sebanyak 3.906 IKM.

Baca Juga: Kemenperin akan Pindahkan Pelabuhan untuk Masuknya Barang Impor ke Sorong, Bitung dan Kupang

Penurunan anggaran juga berdampak pada pelatihan vokasi sistem 3in1, yang hanya teralokasikan untuk 1.070 peserta dari total kebutuhan sebanyak 25.170 orang.

Kemudian, dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi di Politeknik atau Akom milik Kemenperin, hanya teralokasikan untuk 2.537 mahasiswa sehingga 10.096 mahasiswa belum dapat dibiayai pada tahun depan.

Sedangkan di tingkat SMK, hanya teralokasikan untuk 1.712 siswa sehingga 6.763 siswa yang belum dapat dibiayai pada 2025.

Pada program restrukturisasi permesinan di industri besar dan IKM, peningkatan teknologi hanya dapat diberikan kepada 73 perusahaan dari total kebutuhan sebanyak 422 perusahaan, termasuk IKM.

Baca Juga: Kemenperin akan Nonaktifkan IMEI iPhone 16 yang Diperjualbelikan di Indonesia, Ini Alasannya

“Untuk pengembangan dan hilirisasi industri berbasis rumput laut, sagu, teh, susu dan pengolahan hasil hortikultura, pada tahun depan tidak ada sama sekali anggaran yang bisa disiapkan untuk membiayai program tersebut,” ujarnya, dikutip dari laman resmi Kemenperin. 

Ia melanjutkan, fasilitasi pelaksanaan empat promosi luar negeri melalui World Osaka Expo, High Point Market North Carolina, Hongkong Food Expo, dan Paris Airshow, juga belum dapat dibiayai.

“Sebelumnya, kami aktif pada partisipasi pameran-pameran tersebut, tetapi tahun depan kami tidak bisa mengirim delegasi atau menyediakan booth peserta,” ucapnya.

Baca Juga: Menteri Perdagangan Budi Santoso: Permendag Nomor 8 Selamatkan Industri Tekstil

Program yang terdampak lainnya adalah fasilitasi sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang jumlah penerimanya akan mengalami penurunan. Tahun depan, diperkirakan hanya dapat diberikan kepada 875 sertifikat produk dari total kebutuhan 3.375. 

“Penurunan anggaran ini berdampak pula pada program pendampingan pemenuhan dan kepatuhan kawasan industri terhadap regulasi yang berlaku serta penyusunan regulasi turunan PP Perwilayahan Industri, yang juga belum dapat dibiayai untuk tahun depan,” tuturnya.

Baca Juga: Presiden Prabowo Ajak Freeport, Chevron, hingga General Electric Tambah Investasi di Indonesia

Oleh karena itu, Agus berharap sinergi dan kolaborasi antara Kemenperin dan Komisi VII bisa terus berjalan dengan baik.

“Karena kita ketahui berdasarkan semua data, industri masih memberikan kontribusi paling besar terhadap perekonomian nasional. Hal ini sejalan dengan target dari pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, untuk memacu pertumbuhan ekonomi bisa sampai 8 persen,” tandasnya.