Anggaran Kemenperin pada 2025 Turun, Program Pendidikan Vokasi hingga Industri Kecil Terdampak

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengungkapkan turunnya besaran anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada tahun 2025 akan berdampak pada sejumlah program.

Anggaran Kemenperin pada 2025 sebesar Rp2,51 triliun atau turun Rp1,32 triliun dibandingkan anggaran 2024 yang mencapai Rp3,83 triliun.

Agus menyampaikan, penurunan anggaran Kemenperin pada 2025 akan berdampak signifikan terhadap pelaksanaan beberapa program prioritas dalam pengembangan sektor industri di Indonesia.

“Program prioritas itu antara lain pendampingan teknis implementasi pemenuhan persyaratan standar industri hijau untuk 25 perusahaan yang belum dapat dibiayai. Jadi, penurunan anggaran ini berdampak pada pengurangan 25 perusahaan yang kami tidak bisa biayai untuk program ini,” kata Agus dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (12/11/2024). 

Selanjutnya, turut berdampak terhadap kegiatan fasilitasi dan pembinaan industri halal, yang hanya bisa dilaksanakan untuk 1.000 industri dari total target sebanyak 6.000 industri.

Selain itu, untuk penumbuhan wirausaha baru (WUB) hanya dapat diberikan kepada 1.365 pelaku industri kecil dan menengah (IKM) dari total kebutuhan sebanyak 3.906 IKM.

Baca Juga: Kemenperin akan Pindahkan Pelabuhan untuk Masuknya Barang Impor ke Sorong, Bitung dan Kupang

Penurunan anggaran juga berdampak pada pelatihan vokasi sistem 3in1, yang hanya teralokasikan untuk 1.070 peserta dari total kebutuhan sebanyak 25.170 orang.

Kemudian, dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi di Politeknik atau Akom milik Kemenperin, hanya teralokasikan untuk 2.537 mahasiswa sehingga 10.096 mahasiswa belum dapat dibiayai pada tahun depan.

Sedangkan di tingkat SMK, hanya teralokasikan untuk 1.712 siswa sehingga 6.763 siswa yang belum dapat dibiayai pada 2025.

Pada program restrukturisasi permesinan di industri besar dan IKM, peningkatan teknologi hanya dapat diberikan kepada 73 perusahaan dari total kebutuhan sebanyak 422 perusahaan, termasuk IKM.