Erick Thohir Perintahkan 8 BUMN Bantu Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memerintahkan delapan BUMN untuk membantu menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. 

Kementerian BUMN berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional akan terlibat dalam satuan pelayanan makan bergizi gratis.

"Program ini mengusung pendirian Satuan Pelayanan Gizi (SP Gizi) yang siap memberikan makanan bergizi gratis bagi masyarakat di berbagai wilayah," kata Erick di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (8/11/2024). 

BUMN yang akan mendukung program tersebut adalah BRI, BNI, Mandiri, Telkomsel, PLN, PGN, ID Survey, dan Pupuk Indonesia.

Erick menugaskan ketiga bank BUMN tersebut untuk menyiapkan skema pinjaman bagi supplier SP Gizi guna memastikan pasokan bahan baku makanan bergizi.

Baca Juga: Pakar Dorong Satgas Sita Uang Bandar Judi Online: Blokir, Ambil untuk Bantu Makan Bergizi Gratis

Sedangkan Telkomsel bertugas menyiapkan ekosistem digital pelayanan gizi seperti Peduli Lindungi pada saat pandemi Covid-19. Tujuannya, untuk meningkatkan aksesibilitas efisiensi dan transparansi.

PLN ditugaskan untuk menyiapkan infrastruktur listrik untuk sumber energi bagi SP Gizi hingga ke desa-desa guna mendukung pelayanan gizi.

"Empat, PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi," ujar Erick, seperti dikutip dari Antara. 

Adapun holding BUMN yang bergerak dalam jasa survei, ID Survey, berperan mendukung sertifikasi halal dan sertifikasi standar dapur untuk Satuan Pelayanan Gizi.

Baca Juga: Ribuan Sarjana Dilatih secara Militer demi Bantu Program Makan Bergizi Gratis

Terakhir, Pupuk Indonesia diminta berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional dalam ekosistem Makmur, khususnya untuk off taker guna memperluas jangkauan dan efektivitas program.

"Aset BUMN yang tersebar di wilayah Indonesia dapat menjadi mitra strategis untuk pendirian Satuan Pelayanan Gizi. Hal ini dilakukan demi menyiapkan generasi yang memiliki kompetensi kreativitas dan inovasi tinggi menuju Indonesia Emas 2024," ucap Erick.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan setiap satuan BGN yang tersebar di seluruh provinsi, akan mengelola sekitar Rp9-Rp11 miliar per tahun untuk program makan bergizi gratis.

“Satuan pelayanan ini akan mengelola antara Rp9-11 miliar per tahun, di mana 85 persen dari uang yang dikelola itu untuk membeli bahan baku, dan bahan bakunya berasal dari pertanian,” ujar Dadan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2024 yang dipantau secara daring, Kamis (7/11). 

Baca Juga: Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Jelaskan Alasan Makan Bergizi Gratis Baru Berjalan di Januari 2025

Ia mencontohkan, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp2 triliun. Angka tersebut dinilai kurang untuk memenuhi program makan bergizi gratis. Sehingga BGN akan mengucurkan dana kurang lebih Rp8 triliun.

“Di NTT akan ada 749 titik pelayanan, dan uang yang akan mengalir ke NTT kurang lebih Rp8 triliun. Jadi APBD NTT hanya Rp2 triliun, Badan Gizi Nasional akan mengirim uang ke NTT kurang lebih Rp8 triliun atau empat kali lebih besar dari APBD-nya,” terangnya.

Menurutnya, kucuran dana tersebut dapat menjadi penggerak roda ekonomi di setiap lokasi. Uji coba di 100 titik dari Sabang-Merauke akan dimulai pada Desember 2024.

“Kami akan melakukan uji coba bulan Oktober-November ini di Petamburan dan Bogor, akan bertambah, kemudian Desember kami akan melakukan uji coba di 100 titik di seluruh Indonesia mulai Sabang-Merauke,” ungkapnya. 

Baca Juga: Wakil Menteri Pertanian Sebut 50 hingga 60 Perusahaan Siap Impor Sapi untuk Makan Bergizi Gratis

Ia menegaskan, untuk sementara, seluruh wilayah percontohan program makan bergizi gratis ada di wilayah Komando Distrik Militer (Kodim), dan pemerintah daerah tidak perlu mengalokasikan dana untuk makan bergizi gratis, cukup menyiapkan infrastrukturnya saja.

“Tidak usah mengalokasikan uangnya untuk makan bergizi, jadi siapkan infrastrukturnya nanti kami bayar biaya sewa untuk lahan, bangunan, dan lain-lain sehingga uangnya tidak hilang,” paparnya.

Dadan mengemukakan, BGN terus menerima masukan dari seluruh pemerintah daerah dan TNI/Polri karena program makan bergizi gratis akan dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh daerah.

Untuk 2025, anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun.

Usai sidang paripurna bersama DPR RI, Dadan menyebut ada kemungkinan penambahan anggaran sekitar Agustus 2025.