Prabowo Minta Penyelamatan Sritex Dilakukan Kurang dari 100 Hari

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer mengungkap, Presiden Prabowo Subianto meminta upaya penyelamatan Sritex dilakukan kurang dari 100 hari. 

Sehingga, puluhan ribu buruh Sritex memiliki kepastian akan mata pencaharian mereka. 

"Yang jelas enggak sampai 100 hari sudah selesai. Agar tingkat keyakinan buruh tetap bekerja. Kepastian itu kan yang paling penting ya. Jangan sampai mereka (buruh) tidak tidur nyenyak," kata Immanuel dalam program Kompas Bisnis, Rabu (30/10/2024). 

Ia menyampaikan, pihaknya akan terus berkoordinasi intensif dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, dan Kementrian BUMN untuk melakukan penyelamatan Sritex. 

Baca Juga: Peneliti Sebut Pemerintah Harus Bayar Utang Sritex jika Mengambil Alih Perusahaan Itu

Saat ini memang belum ada putusan terkait langkah yang akan dilakukan, lantaran 4 kementerian yang ditugaskan Prabowo itu juga harus menjalin komunikasi dengan pihak kurator. 

"Fokusnya adalah jangan sampai ada PHK dan tentunya menyelamatkan industri tekstil," ujarnya. 

Saat ini operasional Sritex tetap berjalan, begitu juga dengan proses ekspor-impor produk-produknya. 

Sebelumnya, Kemenperin menyatakan salah satu opsi penyelamatan yang mungkin dilakukan pemerintah terhadap Sritex adalah pemberian dana talangan atau insentif. 

Baca Juga: Nasib Karyawan Usai Sritex Resmi Dinyatakan Pailit, Ragam Upaya Dilakukan untuk Cegah PHK

"Ya seperti itu (dana talangan atau insentif), tapi nanti lihat modelnya disusun. Iya seperti itu sih, karena kan ini bersama," kata Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKTF) Reni Yanita di Kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (28/10/2024). 

Selain opsi dana talangan dan insentif, ada juga sejumlah opsi lainnya yang harus didiskusikan kembali bersama Sritex dan juga tiga kementerian terkait lainnya. Yakni Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Kementerian Tenaga Kerja.

"Kita ada pertemuan lanjutan yang lebih detail kepada skema-skema yang diusulkan ke pemerintah dalam hal ini mungkin ke Kementerian Keuangan. Karena kan ada empat menteri kan, nah untuk menyusun itu kan kita juga harus konsolidasi," ujarnya seperti dikutip dari Antara. 

Reni menekankan, apapun opsi yang diambil nanti, pemerintah dan Sritex berupaya untuk melindungi tenaga kerja dan juga ekspor yang sedang berjalan.

Baca Juga: Haru! Ini Kisah, Harapan hingga Dukungan Karyawan Usai Sritex Dinyatakan Pailit

Saat ini, operasional Sritex tetap berjalan meski telah dinyatakan pailit. Lantaran masih ada tanggung jawab dari perusahaan tersebut untuk memenuhi kontrak-kontraknya.

Ia mengutip hasil pertemuan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Komisaris Utama Sritex Iwan S Lukminto, yang menyebutkan utilitas produksinya mencapai 65 persen.

Oleh karena itu, pemerintah wajib melakukan upaya penyelamatan. Namun demikian, ia menekankan bahwa upaya penyelamatan ini tidak hanya berlaku bagi Sritex saja.

Baca Juga: Produksi Kurang, Wamentan Minta Badan Gizi Nasional Tidak Paksakan Susu di Makan Bergizi Gratis

Ke depannya, pemerintah juga akan membuat kebijakan baru agar kasus serupa tidak terjadi pada industri lainnya.

"Sritex itu hanya sebagai case-nya, tapi untuk kebijakan besarnya kan kita belajar dari ini. Kebijakan besarnya, bahkan ada mengerucut, ada buat sandang kita ke depannya seperti apa," kata Reni.