Prabowo Ingin Swasembada Energi, Pengamat UGM Sebut Insentifnya Harus seperti Smelter Nikel

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai, swasembada energi yang ditargetkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, bisa tercapai dengan memanfaatkan sumber energi baru.

Fahmy menilai, untuk mengembangkan energi baru, Presiden Prabowo harus menberikan insentif dan dukungan kepada investor asing yang sama besar seperti hilirisasi nikel. 

Pasalnya, Indonesia masih membutuhkan teknologi pengembangan energi baru yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan asing. 

"Dibutuhkan insentif fiskal untuk membuat (energi baru) mencapai nilai keekonomian seperti yang diterapkan ke smelter nikel," kata Fahmy saat dihubungi Kompas.tv, Minggu (20/10/2024). 

Baca Juga: Pakar: Prabowo Harus Buktikan Menteri Pilihannya Berkinerja Baik, Terlepas dari Menteri Era Jokowi

Ia menjelaskan, ada dua hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencapai swasembada energi. Pertama, menarik minat investasi asing untuk bekerja sama dengan perusahaan energi dalam negeri, Pertamina misalnya. 

Sebenarnya hal itu sudah pernah dilakukan, namun dalam beberapa proyek, investor asing tersebut memutuskan tidak meneruskan kerja sama. Sehingga akhirnya Pertamina tidak bisa melanjutkan pengembangan energi baru itu. 

Seperti pengembangan B20 dan kini terhenti di B40. Serta proyek gasifikasi batu bara dengan perusahaan Amerika Serikat. 

"Masalah ini harus diatasi. Kita membutuhkan teknologi untuk mengolah sumber yang melimpah ruah, menjadi suatu energi baru," ujarnya. 

Baca Juga: Peralihan Kekuasaan Lancar, Wakil Ketua MPR Yakin Kepercayaan Investor Asing Meningkat