PKS: Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Tim Ekonomi Prabowo Tak Boleh Asal "Yes Man"

Baca Juga: Usai Dipanggil Prabowo, Amran Sulaiman Yakin Target Swasembada Pangan Tercapai dalam 4 Tahun

Pertama, mengimplementasikan pendekatan ekonomi Pancasila yang bersifat ekonomi kerakyatan. Dia menyinggung pesan dari pendiri Republik Indonesia bahwa kegiatan ekonomi perlu dilakukan secara bersama-sama.

Artinya, perlu adanya demokrasi ekonomi, yaitu pemerintah melibatkan dan memberikan akses kepada semua pihak dalam aktivitas ekonomi dan memajukan industri. Dengan demikian, tidak ada lagi orang menganggur dan kesulitan mendapatkan pendapatan karena tidak punya kesempatan kerja.

“Sebenarnya semua orang itu bisa bekerja. Hanya, pemerintah perlu membuat kebijakan ekonomi agar setiap orang bisa melakukan sesuatu yang produktif,” tutur Hendri dalam sebuah diskusi di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis (17/10/2024).

Kedua, merevitalisasi industri. Belajar dari negara-negara yang sudah maju, Hendri menyebut mereka berhasil naik kelas karena melakukan lompatan ekonomi, utamanya melalui industrialisasi. Sementara Indonesia belakangan cenderung bergerak mundur dengan deindustrialisasi dini.

Baca Juga: Rekayasa Lalu Lintas Sekitar Gedung DPR Senayan Saat Pelantikan Prabowo-Gibran

Oleh karena itu, revitalisasi industri berpeluang menaikkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Hal ini dapat ditempuh dengan membangun industri dasar dan menggerakkan semua sektor di seluruh daerah.

Selanjutnya, industri manufaktur bisa dijadikan jangkar untuk membangun backward dan forward linkage antara antara BUMN dan pihak swasta seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketiga, melakukan strategi dan kebijakan industri yang lebih canggih (sophisticated) dan inovatif di tengah perubahan global. Pemerintah dinilai perlu menjadikan industri pemastian sebagai penyokong revitalisasi industri dan memperkuat instrumen kebijakan industri.

“Jasa pemastian yang disediakan oleh sejumlah BUMN di bidang penjaminan mutu, sertifikasi, standardisasi, inspeksi, dan sejenisnya sangat penting untuk mendukung kebijakan hilirisasi,” ucapnya.

Baca Juga: Janji Prabowo-Gibran Makan Bergizi Gratis Butuh Dana Rp400 T, Uangnya dari Mana?

Ia menjelaskan, kebijakan hilirisasi industri tambang memerlukan pemastian berupa validasi perhitungan kandungan nikel, bauksit dan lainnya. Dengan adanya kebijakan untuk pemastian kandungan ini, perbedaan antara pelaku usaha pertambangan di hulu dan di hilir bisa diminimalkan.

Kebijakan tersebut juga untuk memastikan kesesuaian standar yang disepakati para pihak yang terlibat dalam perdagangan hasil tambang.

"Dengan adanya kebijakan pemastian kandungan bahan tambang ini, potensi kerugian negara akibat perselisihan juga bisa dicegah," tandasnya.