Janji Prabowo-Gibran Makan Bergizi Gratis Butuh Dana Rp400 T, Uangnya dari Mana?

JAKARTA, KOMPAS.TV- Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, direncanakan menelan dana hingga Rp800 miliar per hari.

Uang sebesar itu akan diberikan sebagai makan siang untuk para pelajar di seluruh Indonesia, dengan total penerima 82,9 juta jiwa.

Anak-anak PAUD, TK dan SD akan diberi makan bergizi gratis saat sarapan.

Sedangkan untuk jenjang SMP dan SMA akan diberikan saat makan siang.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, jika dihitung selama setahun, maka dibutuhkan dana sebesar Rp400 triliun untuk program tersebut.

Dadan memberi catatan, anggaran ratusan triliun itu dikeluarkan jika program MBG sudah berlaku penuh.

Namun untuk tahap pertama di 2025, dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah sebesar Rp71 triliun.

Pada tahap awal, program MBG baru mencakup 3 juta anak pada Januari 2025. Lalu meningkat jadi 6 juta anak pada April, dan 15 juta anak pada Juli 2025.

“Kalau program ini sudah jalan, maka Badan Gizi Nasional akan belanja Rp1,2 triliun setiap hari untuk investasi SDM masa depan. Sekitar 75 persen dari Rp1,2 triliun itu untuk intervensi Makan Bergizi Gratis, itu kurang lebih Rp800 miliar setiap hari,” kata Dadan saat berbicara dalam BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta, Selasa (8/10/2024) lalu.

Baca Juga: Janji Prabowo-Gibran Ciptakan 19 Juta Lapangan Kerja di Tengah Badai PHK dan Ancaman AI

Ia menjelaskan, besarnya anggaran program MBG karena pihaknya harus membeli bahan makanan dalam jumlah banyak.

Dari hasil percobaan, dengan melibatkan 3.000 anak dalam satuan pelayanan, dibutuhkan sekitar 200 kg beras, 350 kg ayam atau 3.000 butir telur, 350 kg sayuran, serta 600 liter susu per hari.

“Ini baru untuk satu satuan pelayanan. Jika program ini berjalan penuh, akan ada sekitar 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia yang melayani ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah dari PAUD hingga SMA, termasuk santri dan sekolah-sekolah keagamaan. Ini adalah skala yang sangat besar,” ujarnya seperti dikutip dari Antara.

Besaran anggaran yang dibelanjakan, juga bergantung pada data riil jumlah pelajar yang jadi target program.

Dadan menerangkan, program MBG sudah diuji coba di beberapa daerah.

Uji coba dengan jangkauan wilayah yang lebih luas akan dilakukan mulai November 2024, sebelum akhirnya resmi berlaku pada 2025.

Penentuan sasaran peserta uji coba akan ditentukan melalui pihak sekolah terlebih dulu, sambil Badan Gizi Nasional mendata jumlah ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah guna memperoleh data riil.

Sementara itu, Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo menyampaikan, perubahan anggaran makan bergizi gratis di 2025 bisa saja terjadi. Lantaran Prabowo memiliki kesempatan untuk melakukan perubahan APBN.

Baca Juga: Pengamat: Janji Prabowo-Gibran Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Mungkin Tercapai, tapi Banyak Syaratnya

Penerimaan negara, lanjut Drajad, akan jadi salah satu faktor yang memungkinkan opsi penambahan anggaran makan bergizi gratis.

"Sementara kita tetap dengan Rp71 triliun. Tapi, Pak Prabowo kan diberi kebebasan untuk melakukan APBN-Perubahan. Setelah kita tahu postur yang lebih rinci nanti di 2025, kita lakukan perubahan disesuaikan dengan situasi yang ada," ungkap Drajad usai kegiatan Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (9/10).

Sementara itu, saat ditanya soal besarnya anggaran program strategisnya, Prabowo Subianto menegaskan, makan siang gratis bertujuan untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia.

Menurut Prabowo, peningkatan daya saing kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia di masa depan dimulai dari asupan gizi berkualitas sejak dini.

“Jadi, masalah makan ini bukan masalah untuk disenangi, mencari popularitas, tidak. Ini masalah strategis,” kata Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Legislatif PKB di Jakarta, Kamis (10/10) seperti dikutip dari Antara.

“Jangankan bersaing di universitas, di tempat-tempat yang membutuhkan teknologi, untuk menjadi petani saja mungkin dia tidak sanggup. Untuk menjadi buruh pelabuhan pun dia kalah dengan buruh-buruh dari negara lain karena badannya tidak kuat,” ucap Menteri Pertahanan itu. 

Baca Juga: Menteri Basuki Sebut Pembangunan 2 Infrastruktur Ini Harus Dilanjutkan Prabowo Kalau Mau Makmur

Uangnya dari Mana? 

Ekomom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, untuk mencapai kondisi ideal, program makan bergizi gratis tentu harus dinikmati oleh seluruh siswa di Indonesia.

Namun karena ada keterbatasan, pemerintah perlu menentukan skala prioritas dan kriteria untuk mengoptimalkan anggaran Rp71 triliun yang sudah dialokasikan di 2025. 

Ia berujar, anggaran Rp71 triliun di tahun pertama juga sudah cukup baik.

Karena dalam praktiknya, kebijakan ini butuh pentahapan dan evaluasi lebih lanjut, agar bisa optimal sesuai harapan masyarakat. 

"Jika manfaat besar yang diharapkan terjadi, maka dukungan untuk menaikkan anggaran ke depan menjadi lebih realistis," kata Eko kepada Kompas.tv, Minggu (12/10/2024). 

Sedangkan untuk tambahan dana MBG di 2025, Eko berharap, Prabowo-Gibran tidak mengambilnya dengan menaikkan pajak atau pungutan dari produk yang dikonsumsi secara luas, seperti PPN.

Baca Juga: Rosan Sebut Kunci Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen adalah Investasi Berorientasi Ekspor

Prabowo bisa lebih fokus pada pengenaan pajak ekspor sumber daya alam yang dijual mentah atau primer, seperti batu bara.

Eko menilai, tambahan dana juga bisa didapat dari efisiensi belanja lainnya, seperti belanja birokrasi.

Sementara untuk memenuhi kebutuhan anggaran Rp400 triliun, sangat bergantung dari manfaat program dan peningkatan penerimaan negara. 

Untuk mengatasi risiko penyimpangan anggaran, sambung Eko, pemerintahan Prabowo harus mengoptimalkan digitalisasi dan monitoring dari lembaga pengawas. 

"Kendala di lapangan kemungkinan akan banyak, jika pengawasan lemah, anggaran yang besar bisa salah kelola," ucapnya. 

Eko menlanjutkan, besarnya anggaran MBG ini sebenarnya sebanding dengan manfaat yang dihasilkan, yaitu perbaikan kualitas SDM. Mulai dari fisik, gizi, dan harapannya ke aspek soft skill dan intelektualitas. 

"Kalau dilakukan dengan benar, maka manfaat MBG memang besar, karena tidak ada negara maju yang SDM-nya rendah," kata Eko. 

Baca Juga: Jokowi Kenang Tingkat Kepuasan Publik Sempat Anjlok Gara-Gara Harga BBM Naik

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian menilai, keterbatasan anggaran bisa disiasati dengan memilih bahan makanan yang digunakan dalam program MBG.

Pasalnya, sumber makanan pokok, protein, sayuran, dan lainnya berbeda-beda di tiap daerah.

"Cari alternatif sumber karbohidrat dan protein yang sesuai dengan lokalitas, jangan dilakukan penyeragaman," kata Eliza saat dihubungi Kompas.tv, Sabtu (11/10/2024). 

"Agar gizi tetap terpenuhi namun dengan anggaran yang terbatas maka pilihan menunya juga menjadi penting. Jika pemerintah ingin memberikan menu daging sapi dalam menu anak dan memberikan susu, ini akan membutuhkan anggaran yang relatif lebih besar,” terangnya.

Eliza bilang, kecukupan anggaran juga dipenuhi oleh sejumlah faktor lain.

Di antaranya adalah sebanyak apa sasaran dan menu makanannya, serta konsep pembangunan dapurnya. 

Apakah dengan membangun dapur baru dengan konsep sentralisasi atau memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang sudah ada untuk menjadi pemasok makan bergizi gratis.

Baca Juga: Jokowi Tepok Jidat saat Bicara Nilai Tambah 50 Ton Emas Freeport yang Hilang Tiap Tahun

Ia mengingatkan, pemerintahan mendatang harus bisa menciptakan efek berganda dari program MBG.

“Mau besar atau kecil anggaran, jika tidak memberikan multipplier effect yang luas ini akan percuma. Yang penting adalah efektivitas belanja, transparansi dan keterlibatan petani, peternak, nelayan dan UMKM lokal untuk membangun local supply chain yang kuat,” ujarnya. 

Ia menilai, program makan bergizi gratis Prabowo-Gibran juga bisa menjadi momentum reformasi kebijakan pangan nasional.

Yakni lewat penyederhanaan rantai distribusi, penguatan sistem logistik pangan, pembentukan ekosistem inovasi dan peninjauan ulang kebijakan impor untuk melindungi produsen lokal tanpa mengorbankan keterjangkauan harga bagi konsumen.

Selain kuatnya pendanaan, Eliza juga mengingatkan infrastruktur pendukung menjadi kunci keberhasilan program makan bergizi gratis. 

Oleh karena itu, pemerintah perlu berinvestasi untuk pengembangan fasilitas penyimpanan, seperti cold storage, pengolahan, dan distribusi pangan.

"Infrastruktur yang memadai akan meminimalisir kerugian pascapanen, meningkatkan efisiensi rantai pasok, dan pada akhirnya menurunkan biaya operasional program secara keseluruhan," tandasnya.