Disebut Bahlil Lambat Urus Syarat Perpanjangan IUPK, Ini Respon Bos Freeport

JAKARTA, KOMPAS.TV- PT Freeport Indonesia menyatakan pihaknya masih melakukan diskusi perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dengan pemerintah, termasuk soal pembangunan Smelter Fakfak, Papua Barat, hingga saat ini. 

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut Freeport lambat dalam menyiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan.

“Masih terus kami diskusikan dengan pemerintah,” kata Presiden Direktur Freeport Tony Wenas setelah menghadiri EV Conversion Forum 2024, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (21/8/2024). 

“Nanti pada saatnya, mudah-mudahan lebih cepat. Lebih cepat, lebih baik,” tambahnya seperti dikutip dari Antara. 

Baca Juga: Smelter Freeport di Gresik Resmi Beroperasi, Investasinya Rp58 T dan Disebut Terbesar di Dunia

Tony mengatakan, ia belum sempat bertemu secara langsung dengan Bahlil setelah Bahlil dilantik menjadi Menteri ESDM.

“Tadi sudah menghadap Pak Bahlil, tapi (Bahlil) diwakili Pak Sekjen (ESDM Dadan Kusdiana),” ujarnya. 

Sebelumnya, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut negosiasi perpanjangan IUPK PT Freeport Indonesia (PTFI) sudah hampir rampung.

Namun, ia menilai pihak Freeport sendiri masih lambat dalam menyiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan.

"IUPK PT Freeport sekarang sudah hampir selesai, tapi Freeportnya yang agak lambat," kata Bahlil seusai Serah Terima Jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kabinet Indonesia Maju Sisa Masa Jabatan Periode 2019-2024 di Jakarta, Senin (19/8). 

Baca Juga: Sentil Bahlil soal Raja Jawa, Megawati: Saya Sambil Sarapan Ketawa, Mau Kenalan Juga sama Raja Jawa

Bahlil menegaskan salah satu kendala utama dalam proses ini adalah Freeport belum sepenuhnya menyelesaikan berbagai persyaratan yang telah ditetapkan. 

Negosiasi antara Freeport dan BUMN juga masih berlangsung dan belum mencapai titik final.

"Lambat dalam menyiapkan berbagai syarat yang menjadi negosiasi, termasuk negosiasi dengan BUMN belum selesai," ucap Bahlil.

Mantan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu menuturkan , keterlambatan bukan sepenuhnya dari pihak pemerintah, melainkan karena Freeport belum sepenuhnya memenuhi kewajiban.

Baca Juga: Bahlil Lahadalia Pastikan Pembagian Izin Wilayah Pertambangan untuk PBNU Telah Selesai

Sebagai langkah lebih lanjut, Bahlil meminta agar perhatian tidak hanya tertuju pada pemerintah. 

Namun dia menyarankan agar pertanyaan juga diajukan kepada Freeport mengenai kelambatan mereka dalam menyelesaikan persyaratan dan negosiasi.

"Jadi jangan tanya pemerintah terus, tanya Freeport juga," tegas Bahlil.