Ekonom UI Sebut Defisit 2025 Bisa Tembus Rp700 T kalau Anggaran Makan Bergizi Gratis Naik

 

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ekonom Universitas Indonesia, Fithra Faisal, menilai ada kemungkinan defisit anggaran Indonesia pada tahun 2025 akan membengkak menjadi Rp690 triliun hingga Rp700 triliun. 

Hal itu terjadi jika dana program makan bergizi gratis yang tadinya dianggarkan sebesar Rp71 triliun meningkat jadi Rp120 triliun. 

Ia menjelaskan, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebelumnya ditetapkan defisit anggaran sebesar Rp586 triliun. 

Baca Juga: Begini Suasana Jelang Pembacaan RAPBN dan Nota Keuangan 2025, Ini Anggaran yang Paling Disoroti!

"Sehingga bisa jadi target defisit 2,8 persen (2025) itu bisa naik jadi 2,9 persen. Kalau iya tidak naik, defisit 2,8 persen saja itu selama tahun-tahun setelah pandemi itu adalah yang tertinggi. Kita kan baru lepas dari pandemi," kata Fithra dalam dialog bersama presenter Mysister Tarigan dalam Breaking News Kompas TV, Jumat (16/8/2024). 

"Pertanyaanya adalah ini kan duitnya dari mana? Sebenarnya sudah diantisipasi dengan beberapa hal. Salah satunya dengan adanya penggunaan Saldo Anggaran Lebih tahun 2023," tambahnya. 

Fithra menjelaskan, Saldo Anggaran Lebih (SAL) 2023 ada sebesar Rp459,5 triliun. Sebesar Rp150 triliun dipakai untuk tahun 2024 dan sisanya bisa dipakai pada 2025. 

Baca Juga: Prabowo Tegaskan Anggaran Pembangunan IKN di Masa Pemerintahannya Cukup Besar

Pada Jumat siang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Nota Keuangan RAPBN 2025 di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Fithra mengungkapkan ekspektasi pasar terhadap RAPBN 2025 adalah bisa mengakomodir program-program presiden terpilih Prabowo Subianto. 

"Ekspektasi saya dan juga kebanyakan ekonom dan para pelaku pasar tentunya adalah kebijakan atau pidato yang punya unsur-unsur transisi pada pemerintahan selanjutnya. Sehingga apa yang diinginkan oleh pemerintahan selanjutnya di tangan Pak Prabowo itu bisa masuk, diakomodasi oleh Pak Presiden Jokowi di hari ini," tuturnya. 

Namun, pelaku pasar berharap APBN transisi ini tidak menimbulkan risiko yang berlebihan terkait potensi pelebaran defisit fiskal. 

Baca Juga: APBN Defisit Rp 93,4 Triliun Per Juli 2024, Ini Kata Menkeu Sri Mulyani!

Ia menyatakan kebijakan-kebijakan pemerintah pada 2025 memang kecenderungannya lebih ekspansif dan itu ditandai dengan adanya rencana untuk meningkatkan rentang defisit menjadi 2,8 persen.

"Padahal di tahun ini saja kalau kita melihat original version (versi asli) dari APBN 2024 tahun ini seharusnya 2,3 persen sampai 2,4 persen defisitnya," terangnya. 

"Tetapi kemarin setelah first half (paruh pertama) kemudian dimoderasi sehingga targetnya menjadi 2,47 persen," imbuhnya. 

Baca Juga: Jokowi Apresiasi BCA Investasi di IKN: 10 Kalkulator Dipakai Baru Berani, Ada Komitmen Pemerintah

Ia menilai, penyesuaian defisit anggaran pada 2024 sengaja dilakukan agar perbedaannya tidak terlalu besar dengan defisit pada 2025 nanti. 

"Pasti akan terkesan jomplang dan akan timbulkan reaksi yang mungkin tidak terlalu baik dari pasar," ucapnya.