Jokowi Ingin RAPBN 2025 Akomodir Semua Program Presiden Terpilih Prabowo Subianto

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi meminta kepada jajarannya agar Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) bisa mengakomodir semua program presiden terpilih Prabowo Subianto. 

Hal itu ia katakan saat memimpin Rapat Terbatas mengenai Rencana Kerja Pemerintah, Nota Keuangan, dan RAPBN Tahun 2025, di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/8/2024).

“Saya ingin di dalam rencana Rancangan APBN 2025 ini mengakomodasi semua program Presiden terpilih,” kata Jokowo dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Presiden. 

Namun, RAPBN 2025 juga harus bisa mewaspadai risiko perlambatan ekonomi dunia. Mulai dari yang berkaitan dengan kebijakan suku bunga hingga memanasnya geopolitik. Risiko-risiko tersebut bisa berimbas pada krisis pangan dan harga minyak yang naik.

Jokowi juga meminta jajarannya untuk mengoptimalkan target penerimaan negara, memberi kemudahan untuk berinvestasi, dan kemudahan untuk mengekspor produk-produk dalam negeri.

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan Umumkan Kenaikan Gaji PNS

“Optimalkan langkah-langkah untuk peningkatan target penerimaan negara. Di sini saya ingin menggarisbawahi, mengenai kemudahan investasi, kemudahan untuk produk-produk yang berkaitan dengan ekspor,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati optimistis kinerja APBN tahun anggaran 2024 bisa menjadi modal yang kuat untuk mendukung transisi tahun anggaran 2025. 

APBN hingga triwulan II-2024 terjaga dengan defisit yang terkendali, yakni sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Keseimbangan primer masih mencetak surplus sebesar Rp162,7 triliun.

Pendapatan negara terealisasi sebesar Rp1.320,7 triliun atau 47,1 persen dari target APBN 2024, terkontraksi 6,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.028,0 triliun atau terkontraksi 7,0 persen yoy.

Baca Juga: KemenPANRB Sebut ASN yang akan Pindah ke IKN Tahap Awal yang Masih Lajang

"Hal itu disebabkan penurunan penerimaan pajak serta kepabeanan cukai karena moderasi harga komoditas, peningkatan restitusi, serta terjadinya downtrading ke golongan rokok dengan tarif CHT yang lebih rendah," tuturnya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Jumat (2/8). 

Di sisi lain, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp288,4 triliun, terkontraksi 4,5 persen yoy, dipengaruhi oleh penurunan lifting migas serta moderasi harga mineral dan batu bara.

Sementara itu, realisasi belanja negara tumbuh 11,3 persen yoy menjadi Rp1.398,0 triliun. Peningkatan itu utamanya dipengaruhi oleh berbagai upaya mendorong agenda pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan tetap menjaga kesejahteraan rakyat.

Realisasi belanja negara meliputi realisasi belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp997,9 triliun atau tumbuh 11,9 persen yoy dan realisasi transfer ke daerah yang mencapai Rp400,1 triliun atau tumbuh 9,9 persen yoy.

Baca Juga: ESDM Siapkan Insentif dan Bagi Hasil Kontraktor Migas Lebih dari 50 Persen untuk Genjot Produksi

Peningkatan realisasi belanja negara terutama untuk pelaksanaan berbagai program yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti program Kartu Sembako, PKH, PIP, bantuan alat dan mesin pertanian, subsidi energi, dan stabilisasi harga pangan.

Selain itu, belanja negara dimanfaatkan untuk dukungan kegiatan Pemilu 2024, pembayaran gaji dan tunjangan ASN/TNI/Polri (termasuk THR, gaji 13, dan kenaikan gaji), serta dukungan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN).

Di tengah dinamika global yang kurang kondusif, defisit anggaran hingga akhir 2024 diperkirakan akan berada pada level 2,7 persen PDB, melebar dari target APBN 2024 yang sebesar 2,29 persen PDB.

Pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp2.802,5 triliun atau tumbuh 0,7 persen yoy. Sementara belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.412,2 triliun atau 102,6 persen dari pagu APBN 2024.

“Pemerintah terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber dalam mendukung kebijakan countercyclical di tengah ketidakpastian global yang eskalatif,” ucapnya.