Komisaris BUMN Diisi Politikus, Stafsus Erick Jamin Takkan Pengaruhi Kinerja Perusahaan

JAKARTA, KOMPAS.TV- Penunjukan sejumlah politikus dan tokoh yang terafiliasi dengan parpol menjadi komisaris BUMN, mendapat kritikan publik. Namun, Staf Khusus III Menteri Badan Usaha Milik Negara Arya Sinulingga menyatakan, hal itu tidak akan mempengaruhi kinerja baik yang sudah dicapai.

Arya menyebut, BUMN tidak akan terlepas dari hal yang politis. Lantaran mereka adalah perusahaan milik negara yang aksi korporasinya mengikuti arah kebijakan pemerintah. Sehingga tidak akan terlepas pada urusan politis.

"Waktu awal Pak Erick (Erick Thohir), ada enggak partai-partai politik komisarisnya? Banyak, tapi kinerjanya bagus nggak? Kan bagus, dividen dari Rp42 triliun sekarang Rp84 triliun, kan sudah jelas itu," kata Arya kepada media di Jakarta, dikutip dari Antata, Rabu (24/7/2024). 

Arya mengatakan, BUMN juga harus melibatkan DPR dalam banyak hal. Mulai dari merger, penjualan sebagian saham perusahaan atau IPO hingga penambahan modal. Sehingga pasti ada unsur politik di dalamnya. 

Baca Juga: Erick Thohir Tunjuk Politikus Partai Demokrat Andi Arief Jadi Komisaris PLN

"BUMN enggak pernah terlepas dari politik, karena ketika mau merger lapor ke DPR, kalau swasta ada lapor DPR? Mau bikin holding lapor DPR, swasta enggak ada kayak gini, dan itu adalah politik. Jangan politik itu dianggap negatif, positif itu," ujarnya. 

Seperti diketahui, beberapa hari lalu Menteri BUMN Erick Thohir yang merupakan wakil pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas BUMN, menunjuk sejumlah tokoh menjadi komisaris.

Yakni Fauzi Baadila sebagai Komisaris PT Pos Indonesia, Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama PLN dan Andi Arief sebagai Komisaris Independen PT PLN (Persero).

Fauzi dan Burhanuddin adalah orang-orang di lingkaran presiden terpilih Prabowo Subianto. Sedangkan Andi Arief adalah politisi Demokrat. 

Baca Juga: Profil Komisaris Pos Indonesia Fauzi Baadila, Relawan TKN Prabowo yang Juga Kader Gerindra

Arya menegaskan, Fauzi Baadila adalah orang yang tepat karena arah bisnis PT Pos Indonesia saat ini. 

"PT Pos melakukan perubahan-perubahan transformasi terhadap apa yang namanya kreatif, digital dan sebagainya. Berapa banyak asetnya PT Pos yang harus kami berdayakan dengan digabungkan dengan industri kreatif," ucap Arya.

"Kami butuh yang namanya Fauzi Baadillah. Karena dia menuju ke sana, kita menuju ke arah mengawinkan PT Pos ini dengan industri kreatif, banyak banget asetnya kita," tambahnya. 

Sedangkan Burhanuddin dan Andi Arief sudah pernah menjabat sebagai komisaris berbagai perusahaan, sehingga tidak perlu diragukan lagi kemampuannya.

Baca Juga: Politisi hingga Relawan TKN Prabowo-Gibran Jabat Komisaris BUMN, Politik Balas Budi?

"Andi Arief, beliau berpengalaman jadi komisaris kenapa dipertanyakan. Burhanuddin, kamu meragukan ilmunya? Dari soal kemampuan Burhanuddin Abdullah untuk mengawasi PLN bisa diadu ilmunya," terangnya. 

"Artinya, walaupun ada unsur komisaris di BUMN, kita buktikan ternyata kinerjanya kinclong kok. Dulu aset kita di bawah, sekarang naik, rasio utang turun. Kita sudah buktikan walaupun komisarisnya ada unsur politiknya, kinerjanya kinclong kok," lanjutnya.

Terkait dividen yang disinggung Arya, sebelumnya Erick Thohir mengungkap BUMN memberikan dividen untuk negara tahun 2024 sebesar Rp85,52 triliun. Setoran itu disumbang oleh 20 BUMN.

"Alhamdulillah kerja keras dari seluruh komisaris, direksi, dan seluruh insan BUMN bisa memberikan kontribusi positif untuk Indonesia. Semoga dividen sebesar Rp85,5 triliun yang diberikan BUMN kepada negara bisa menjadi manfaat besar untuk masyarakat luas," kata Erick di akun Instagram pribadinya, Minggu (21/7).  

Baca Juga: Daftar Lowongan Kerja BUMN yang Dibuka hingga 31 Juli 2024

20 BUMN penyumbang dividen untuk negara tahun 2024 tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp25.715 miliar, PT Bank Mandiri Rp17.179 miliar, PT Mineral Industri Indonesia Rp11.214 miliar, PT Pertamina Rp9.357 miliar.

 Kemudian, PT Telkom Indonesia senilai Rp9.211 miliar, PT Bank Negara Indonesia Rp6.277 miliar, PT Perusahaan Listrik Negara Rp3.090 miliar, PT Pupuk Indonesia Rp1.213 miliar, PT Pelabuhan Indonesia Rp1.000 miliar, PT Bank Tabungan Negara Rp420 miliar. 

Selanjutnya, PT Semen Indonesia sebesar Rp293 miliar, PT Jasa Marga Rp192 miliar, PT Biro Klasifikasi Indonesia Rp148 miliar, PT Aviasi Pariwisata Indonesia Rp101 miliar, PT ASDP Indonesia Ferry Rp31 miliar.

Ada juga Perum Perhutani yang memberikan dividen untuk negara sebesar Rp28 miliar, PT Pos Indonesia Rp20 miliar, Perum Peruri Rp21 miliar, Perum Jasa Tirta II Rp7 miliar, dan Perum Jasa Tirta I Rp3 miliar.