Tim Prabowo Sambut Baik Anggaran Makan Bergizi Rp71 T, tapi Masih Bisa Berubah di DPR

JAKARTA, KOMPAS.TV- Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono menyambut baik disetujuinya anggaran Program Makan Bergizi Gratis senilai Rp71 triliun.

Namun, kata dia, tidak menutup kemungkinan anggaran itu bisa berubah. Lantaran RAPBN 2025 masih dalam pembahasan antara DPR dengan pemerintah. 

Thomas mengaku sudah dua bulan terakhir ini bekerja bersama tim dari Kemenkeu, Kemenko Perekonomian dan lainnya, untuk proses transisi pemerintahan.

"Tadi angka 71 T itu adalah angka yang sudah disepakati oleh pemerintahan saat ini dengan pemerintahan yang akan datang. Tentunya kita harus menunggu siklus yang berjalan di DPR nanti. Itu juga pentinf digaris bawahi," kata Thomas dalam konferensi pers, dikutip dari Breaking News KompasTV, Senin (24/6/2024).

Baca Juga: MotoGP Mandalika Butuh 13 Surat Izin, Jokowi: Kalau Saya sudah Lemas Duluan atau Kehabisan Uang

"Kami sangat mengikuti siklus pembahasan APBN, jadi angka yang sudah disepakati tetap harus melewati proses siklus APBN," terangnya. 

Ia menyatakan, pihaknya menyambut baik anggaran sebesar Rp71 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis yang sebelumnya dikenal juga dengan program Makan Siang Gratis.

Anggaran itu dialokasikan di Rancangan APBN 2025 untuk pelaksanaan program tahap pertama. 

“71 triliun itu buat kami angka yang sangat baik. Tadi Bu Menkeu menyatakan, kami berkomitmen melakuan program unggulan Pak Prabowo secara bertahap. Kuncinya bertahap dengan prinsip belanja berkualitas,” ujarnya. 

Baca Juga: Thomas Djiwandono Bantah Prabowo Mau Naikkan Rasio Utang jadi 50 Persen dari PDB

Ia juga belum bisa merinci dana Rp71 triliun itu akan dimanfaatkan untuk apa saja. Pasalnya, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran sedang melakukan pembahasan. 

"Saya tidak bisa menyampaikan teknisnya, karena siklus-siklus itu harus kita lalui dulu," ucapnya. 

Ia menjelaskan, pemerintahan Prabowo-Gibran ingin agar program Makan Bergizi Gratis tersebut bisa terlaksana 100 persen secepatnya. Namun dengan tetap menjalankan belanja anggaran yang berkualitas.

Thomas berujar dengan anggaran sebesar Rp71 triliun itu, defisit APBN 2025 tetap terjaga di bawah 3 persen.

Baca Juga: Prabowo Sepakat Program Makan Bergizi Gratis Dilakukan Bertahap, Tahun Depan Anggarannya Rp71 T

“Banyak berita-berita, disini kami gugus tugas ingin mengatakan secara gamblang. Dengan angka 71 T itu range deficit itu terjamin,” ucap dia.

Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, Presiden Terpilih Prabowo Subianto sudah menyepakati pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis akan dilakukan secara bertahap.

Di tahun pertama pemerintahannya yaitu tahun 2025, anggaran yang dialokasikan untuk program itu adalah sebesar Rp71 triliun.

Kesepakatan itu dicapai dalam proses komunikasi dan koordinasi antara pemerintahan saat ini dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi yang ditunjuk Prabowo.

Baca Juga: Airlangga Sebut Prabowo Sudah Sepakat Defisit di Bawah 3 Persen dan Rasio Utang di Bawah 40 Persen

“Kami telah berkomunikasi dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan timnya, untuk memberikan clarify terkait Program Makan Bergizi Gratis akan fit dalam RAPBN 2025,” kata Sri Mulyani.

“Pak Prabowo menyetujui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan secara bertahap. Untuk tahun pertama 2025 disepakati alokasi Rp71 triliun dalam RAPBN 2025,” ujarnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menegaskan, anggaran Rp71 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis itu sudah masuk dalam postur defisit RAPBN 2025, yang sebesar 2,29 hingga 2,82 persen.

“Angka 71 itu bukan on top di atas itu (range deficit), tapi sudah di dalamnya,” ucapnya.

Baca Juga: Luncurkan Digitalisasi Izin Event, Jokowi Singgung Konser Taylor Swift dan Coldplay

Ia menjelaskan, selama ini pemerintahan Presiden Jokowi selalu berkoordinasi dengan tim dari presiden terpilih, dalam perumusan RAPBN bersama DPR. Sehingga memberi kejelasan dan tidak ada spekulasi tentang penyusunan anggaran.

“Tidak ada gap antara RUU (APBN) yang kita susun di bawah Presiden Jokowi dengan program priotitas yang ingin dan akan dilaksanakan pemerintahan baru terpilih Prabowo Subianto,” sebut Sri Mulyani.