Basuki Usul Prabowo-Gibran Lanjutkan Pembangunan Bendungan dan Tol Trans Sumatera dan Trans Jawa

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengusulkan agar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka melanjutkan pembangunan bendungan dan jalan tol. 

Khususnya Tol Trans Sumatera agar bisa terkoneksi dari Lampung hingga Aceh, serta Trans Jawa seperti Tol Banyuwangi, koridor Semarang, Demak, Kudus, dan lainnya.

"Kami mengusulkan ke depan Tol Trans Sumatera harus tersambung," kata Basuki di Jakarta, Kamis (20/6/2024), seperti dikutip dari Antara. 

"Untuk sumber daya air, kita mengusulkan 50 bendungan untuk lima tahun ke depan," tambahnya. 

Basuki mengakui pihaknya sedang membuat rumusan pembangunan infrastruktur untuk lima tahun. Ia berharap pemerintahan baru akan menyetujuinya. 

Baca Juga: Berlaku Mulai Hari Ini! Berikut Daftar Tarif Tol Indrapura-Kisaran Seksi 2 (Lima Puluh-Kisaran)

Ia mengatakan inti dari rumusan tersebut adalah pemerintahan baru dapat membangun infrastruktur air dan sanitasi, serta infrastruktur konektivitas agar masyarakat bisa hidup layak dan makmur.

"Jangan kita bandingkan dengan China yang memiliki 98.000 bendungan, Korea Selatan yang jauh lebih sempit dari desa bisa memiliki 20.000 bendungan dan Jepang memiliki 1.900 bendungan. Indonesia dengan selesainya 61 bendungan, baru akan memiliki 300 bendungan, ini baru jumlah," tuturnya. 

Dia juga mengatakan, kalau berdasarkan kapasitas, bendungan di China rata-rata memiliki kapasitas sekitar 100 juta meter kubik. Sedangkan Indonesia, bendungan besarnya rata-rata memiliki kapasitas 10 juta meter kubik.

"Jadi masih banyak pekerjaan konstruksi yang harus dilakukan untuk mencapai Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Baca Juga: Resmikan Bendungan di Konawe, Jokowi: Jangan Biarkan Air Mengalir ke Laut dan Tak Dimanfaatkan

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pentingnya pembangunan infrastruktur bagi negara sebesar Indonesia, karena memiliki beragam fungsi dan manfaat, mulai dari efisiensi biaya logistik hingga sebagai pemersatu bangsa.

Jokowi meyakini kehadiran infrastruktur dapat membuat biaya logistik lebih efisien sehingga akan turut meningkatkan daya saing Indonesia dalam berkompetisi dengan negara-negara lain.

“Efisiensi biaya logistik ini sangat penting sehingga akan mempengaruhi daya saing investasi negara kita. Enggak akan mungkin investor datang kalau infrastruktur kita jelek," ujar Jokowi dikutip dari pemberitaan Kompas.tv 4 Desember 2023. 

"Mau ke sebuah pulau enggak bisa karena enggak ada airport, mau ke sebuah pulau enggak bisa karena enggak ada seaport, mau ke sebuah pulau enggak bisa karena enggak ada jalan,” sambungnya. 

Baca Juga: Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Jokowi di Angka 76 Persen, Pengamat: Efek Bansos dan Infrastruktur

Selanjutnya, Presiden Jokowi menyebut pembangunan infrastruktur juga dapat menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Selain itu, infrastruktur juga memiliki fungsi untuk konektivitas sosial dan budaya.

“Infrastruktur itu juga mempersatukan. Karena ada airport, orang Aceh bisa langsung terbang ke Papua, dari Papua terbang ke Jawa, dari Jawa bisa terbang ke Kalimantan dan Sulawesi. Fungsinya, sekali lagi, juga mempersatukan,” imbuhnya.

Mantan Wali Kota Solo itu menyebut pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan secara besar-besaran sejak tahun 2014 pun membuat daya saing Indonesia meningkat. 

Dia mengatakan dalam IMD Global Competitiveness Index bidang infrastruktur, ranking Indonesia meningkat dari peringkat ke-54 pada tahun 2014 menjadi peringkat ke-51 pada saat ini.

Baca Juga: Pengamat Sebut Investor akan Datang ke IKN Jika Infrastrukturnya Sudah Siap

“Artinya meningkat meskipun juga belum melompat. Kita kerja keras dalam bidang infrastruktur, betul-betul kerja keras. Perubahannya kelihatan, tetapi sekali lagi, peningkatan Global Competitiveness Index kita masih di angka 51, ya naik dari 54 ke 51,” ucapnya.

Kenaikan tersebut, kata dia, karena Indonesia membangun sejumlah infrastruktur, antara lain 42 bendungan, irigasi untuk 1,2 juta hektare lahan, jalan tol sepanjang 2.143 kilometer, jalan nasional sepanjang 5.700 kilometer, rumah sejumlah 8,2 juta melalui Program Sejuta Rumah, hingga pos lintas batas negara (PLBN) di sejumlah daerah.

“Tetapi kalau kita bandingkan dengan jalan tol yang ada di Tiongkok, kita ini total berarti hampir 3.000 kurang dikit, 3.000 kilometer. Jalan tol di RRT (China) berapa Pak Menteri, ada yang tahu? 190.000 kilometer," tuturnya.

"Bendungan kita ini total hampir 300 bendungan, di Korea 20.000 bendungan, di RRT seingat saya 98.000 bendungan. Jadi masih jauh, masih perlu kerja keras, meskipun ya kita melakukan sebuah lompatan."