Bahlil soal Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan: Jangan Hanya Dikuasai Investor Besar

Gus Yahya mengungkapkan, pihaknya sudah menyiapkan langkah-langkah khusus terkait pengelolaan tambang yang berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan.

"Bendahara umum kami ini pengusaha tambang juga, dan dia tentu tidak sendirian. Bukan hanya soal bahwa dia sendiri pengusaha tambang, tetapi sebagai pengusaha tambang, dia punya jaringan bisnis di antara komunitas pertambangan ini," kata Gus Yahya dalam konferensi pers, Kamis (6/6/2024).

"Sehingga saya kira akan ada ruang yang memadai bagi NU untuk membangun kapasitas usaha pertambangan ini," tambahnya.

Gus Yahya menegaskan, PBNU memiliki kesadaran dan tanggung jawab moral terkait kesadaran akan lingkungan hidup dan kemaslahatan masyarakat umum.

Baca Juga: Ormas Keagamaan Mengelola Tambang, Mantan Kepala Bappenas: Akan Memperkaya Segelintir Pihak | ROSI

Menurut dia, Indonesia memiliki kekayaan berupa sumber daya alam, sehingga pemanfaatannya hanya bisa diperoleh melalui ekstraksi.

Ia mengaku secara pribadi sejak 2016-2017, sudah berusaha menaikkan wacana tentang perlunya konsensus nasional tentang ekstraksi sumber daya alam. 

"Kalau kita punya konsensus nasional, ini bisa menjadi dasar untuk melakukan pengawasan dan pengendalian yang lebih baik ke depan. Nah, tapi tanpa menunggu konsensus nasional tentang ekstraksi sumber daya alam itu, NU memberanikan diri untuk masuk aja dulu, nanti kita lihat apa pun juga," terangnya. 

Gus Yahya menjelaskan, PBNU siap membentuk badan hukum khusus dalam pengelolaan tambang.

Dia mengatakan akan ada sebuah koperasi di mana anggotanya adalah warga dan kemudian bekerja sama dengan NU sebagai perkumpulan, untuk membuat Perseroan Terbatas (PT). 

Sementara Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) sudah menyatakan tidak akan mengajukan izin pengelolaan tambang, begitu juga jika diberikan oleh pemerintah.

Sementara Muhammadiyah mengaku belum mendapat tawaran resmi dari pemerintah.