Pengamat: Ini Syarat yang Harus Dipenuhi kalau Pemerintah Mau Tapera Berhasil

Fithra menuturkan, Tapera bisa saja jadi program yang sukses selama pemerintah bisa mengelolanya dengan baik. 

Baca Juga: Kritik Iuran Tapera dari 3 Persen Gaji, Pengamat: Diprank Dulu Sama Presiden, Baru Konsultasi Publik

"Ini bisa berhasil kalau institusi kita berjalan, pemerintahan kita bagus. Tanpa pemerintahan yang baik, Tapera ini menjadi tak berguna dan bahkan tidak mungkin menjadi beban perekonomian," sebutnya. 

Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai, Tapera bisa berhasil selama dikelola dengan transparan.

Ia mendorong manajemen dari program ini bisa transparan dan jelas, sehingga efektivitas Tapera dalam kebutuhan rumah karyawan dapat jelas. 

Termasuk kebijakan pendukung sebagai jaminan bahwa pemenuhan perumahan bagi masyarakat menjadi lebih pasti.

Baca Juga: Potong Gaji 3 Persen dari Pekerja, Begini Rincian Kegunaan Tapera hingga Waktu Dimulainya

Ia juga menyoroti soal pemilihan waktu dalam penetapan regulasi tersebut. Sebab, harga lahan untuk perumahan kian meningkat dari tahun ke tahun. 

"Kalau pertumbuhan harga lahan begitu cepat yang kemudian susah diimbangi oleh peningkatan terkumpulnya tabungan Tapera ya makin lama akan makin mahal, makin susah terjangkau. Jadi, karena ada akar permasalahan penting dalam penyediaan dan peningkatan harga lahan yang cepat," tutur Faisal di Jakarta, seperti dikutip dari Antara. 

Untuk mencegah harga tanah naik gila-gilaan, sambungnya, pemerintah bisa membatasi kepemilikan lahan.

Masalah lainnya adalah turunnya tingkat konsumsi di dalam negeri, terutama masyarakat kelas menengah bawah.

Hal itu tercermin dari pertumbuhan upah riil sampai dengan 2023, yang pertumbuhannya negatif 1 persen.

Baca Juga: Apa Itu Tapera dan Tujuannya? Siap-Siap Gaji Karyawan Swasta dan PNS Dipotong Tiap Bulan

"Artinya kalau upah riil negatif berarti secara daya beli itu turun dari sisi pendapatan," kata Faisal. 

"Kalau dipukul rata ini timing yang tidak tepat apalagi di saat yang sama pemerintah juga berencana menetapkan tambahan penerimaan tambahan cukai, PPN mau dinaikkan, subsidi akan dikurangi artinya secara akumulatif ini akan membebani masyarakat," imbuhnya.