Pemerintah Tegaskan Tak Beri Insentif kepada Starlink Milik Elon Musk, Tetap Dievaluasi Berkala

Saat ini, pemerintah memfokuskan Starlink untuk melayani sektor pendidikan dan kesehatan.

Hal itulah yang membuat Starlink diluncurkan di sebuah puskesmas yang berlokasi di Denpasar, Bali.

Budi menerangkan, pemerintah juga tetap akan melakukan evaluasi berkala terhadap Starlink.

Hal ini guna memastikan kepatuhan operator terhadap aturan keamanan data selama Network Operation Center (NOC)-nya belum dibuka di Indonesia.

Evaluasi akan dilakukan secara berkala, baik setiap bulan maupun tiga bulan sekali untuk melihat kepatuhan Starlink.

“Kalau tidak memenuhi (kepatuhan), susah. Kita kan juga sebagai pemerintah harus melindungi warga negara kita,” ucapnya. 

Baca Juga: Luhut soal Starlink Ancam Operator Internet Lokal: Semua Harus Berkompetisi

Oleh karena itu, terdapat sejumlah isu yang sedang diperjuangkan oleh pemerintah terkait layanan Starlink, yakni pembukaan NOC Starlink di Indonesia, rincian layanan konsumen atau customer service, serta perpajakan.

Apabila NOC tidak ada di sini, terdapat kekhawatiran Starlink akan dimanfaatkan untuk bermain judi online, pornografi, dan sebagainya. 

“Sehingga pemerintah Indonesia punya tangan untuk melakukan langkah-langkah bilamana mereka melanggar regulasi yang ada di Indonesia,” sebutnya. 

Menurut Budi, meskipun Starlink memiliki berbagai keunggulan untuk mengatasi isu terkait kesenjangan akses internet di daerah-daerah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar, itu tidak berarti Starlink akan mendapat perlakuan khusus terkait kepatuhan terhadap regulasi di Indonesia.

“Saya nggak mau mereka ini seperti over the top, entar tanggung jawab ke kita. Ini berbahaya,” ucapnya.