Harga Beras Naik, Ombudsman Sebut Ada Faktor India Naikkan Pajak Ekspor

Dia menuturkan, penyebab harga beras saat ini bisa sangat mahal karena mitigasi yang dilakukan pemerintah kurang komprehensif.

Menurutnya, Ombudsman sudah menyampaikan sejumlah masukan terkait beras kepada pemerintah sejak pertengahan 2022.

Baca Juga: Klaim Harga Beras Turun, Jokowi Minta Masyarakat Cek Harga di Pasaran

Kemudian pada Mei 2023, Ombudsman kembali mengingatkan pemerintah harus berhati-hati dalam menghadapi El Nino. Apalagi Pemilu 2024 digelar pada Februari 2024.

“Februari itu, dalam kondisi normal pun harga beras tinggi, coba cek aja, tapi memang tidak setinggi sekarang,” ujarnya.

“Jadi kenapa naik? Karena data-data yang dipakai pemerintah sekarang ini kurang presisi,” imbuhnya.

Karena menggunakan data yang salah itulah, kata dia, pemerintah jadi tidak bisa menyusun kebijakan yang tepat dalam masalah beras.

Yeka juga menyarankan agar beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) tidak hanya digelontorkan kepada pedagang. Tapi juga langsung kepada masyarakat.

“Masyarakat itu sudah rindu datang ke Bulog. Kan yang mahal di masyarakat,” ucapnya.

Baca Juga: Beras SPHP Stoknya Mepet, Bikin Warga Saling Dorong demi Mendapatkannya

Sementara Deputi 3 Bidang Perekonomian Kantor Staf Kepresidenan Edy Priyono menyatakan, sebenarnya pemerintah sudah mengetahui akan ada penurunan produksi beras pada 2023.

Namun ia mengatakan upaya pencegahan penurunan produksi beras sulit dilakukan.

“Mitigasi kejadian itu tidak mudah dilakukan. Makanya kita lakukan mitigasi dampak, yaitu dengan operasi pasar penyaluran beras SPHP sektar 200.000 ton per bulan dan bantuan pangan 220.000 ton per bulan,” jelasnya.

Pemerintah, imbuhnya, juga akan memperbaiki tata kelola Bulog agar bisa menyalurkan beras langsung kepada masyarakat dengan cara yang efektif dan efisien. Sehingga masyarakat tidak perlu mengantre lama.

Edy kemudian memaparkan apa saja yang sudah dilakukan pemerintah dalam menangani kenaikan harga beras.

Baca Juga: Program Makan Siang Gratis Dibahas di Sidang Kabinet, TPN: Aneh, Janji Prabowo Dibayar Jokowi

Pertama, ketika ada tanda-tanda harga beras naik pada 2023, pemerintah meningkatkan volume impor.

Kedua, melepas beras cadangan beras Bulog lewat SPHP. Di mana Bulog menjual beras itu di bawah harga pasar, sehingga diharapkan bisa mengendalikan kenaikan harga beras.

Ketiga, memberikan bantuan pangan beras mulai akhir tahun 2023 untuk masyarakat kurang mampu. Sehingga meski harga beras melambung, warga miskin diharapkan bisa tetap makan dengan beras bantuan pemerintah.

Keempat, atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bulog menyalurkan beras SPHP di ritel modern, sehingga warga lebih mudah mendapat beras murah.