Pemerintahan Jokowi-Maruf Berakhir di Oktober, Angka Kemiskinan Masih Jauh dari Target

JAKARTA, KOMPAS.TV- Target pemerintah menurunkan angka kemiskinan menjadi 6,5 sampai 7,5 persen tahun 2024 seperti sulit tercapai. Lantaran saat ini angka kemiskinan masih di 9,36 persen, sedangkan waktu yang dimiliki pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin hanya sampai Oktober. 

"Berdasarkan perhitungan Badan Statistik Nasional pada 2023 angka kemiskinan nasional mencapai 9,36 persen, sementara target Rencana Jangka Menengah Nasional 2020-2024 6,5 sampai 7,5 persen," kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam Rapat Tingkat Menteri tentang Perkembangan Pelaksanaan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Jakarta, Kamis (22/2/2024). 

Ma'ruf Amin diketahui adalah Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Ia menyatakan, Indonesia masih perlu mengejar ketertinggalan capaian target pengentasan kemiskinan di tahun ini sekitar 2,5 persen.

Oleh karena itu, ia meminta adanya masukan serta gambaran riil perencanaan melalui rapat tersebut mengingat sisa waktu yang tinggal 7 hingga delapan bulan lagi menuju tenggat capaian target.  

Baca Juga: Argentina Ambruk, Angka Kemiskinan Capai 57,4% Bulan Januari, Tertinggi dalam 20 Tahun Terakhir

"Jadi waktunya tak panjang lagi," ujarnya seperti dikutip dari Antara. 

Apalagi, pemerintah juga menargetkan angka kemiskinan ekstrem 0 persen di 2024. 

"Untuk kemiskinan ekstrem kita harus mengupayakan target mencapai 0 persen, apakah kita 0 bulan atau 0 koma, nanti saya minta laporan dari Pak Menko," ucapnya. 

Menurut Ma'ruf Amin, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan dalam 5 tahun terakhir. 

Mulai dari perluasan bantuan sosial, inovasi program pendapatan masyarakat melalui kebijakan pasar tenaga kerja, hingga memobilisasi perlindungan sosial di saat pandemi Covid-19.

"Sampai akhirnya kita sampai mampu mempertahankan angka kemiskinan di bawah 10 persen," sebut Wapres.

Baca Juga: Gobel: Solusi Tuntaskan Kemiskinan di Indonesia Bukan Bansos dan BLT, tapi Ciptakan Lapangan Kerja

Sejumlah tantangan yang mengemuka dalam rapat tersebut, di antaranya ketepatan sasaran program bantuan, ketepatan jumlah dan waktu penyaluran, serta bergulirnya program bantuan bagi keluarga prioritas yang berada di tingkat terendah strata kesejahteraan.  

Guna mengejar target angka kemiskinan 7,5 persen dan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen, ada 3 langkah utama pemerintah. 

"Yang pertama, agar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terus memperbaiki sasaran untuk menjangkau keluarga miskin yang belum menerima program bantuan sosial maupun jaminan sosial," jelasnya. 

Upaya perbaikan data masyarakat sasaran itu, merujuk pada Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terus dipadankan.

Selanjutnya, intervensi khusus untuk program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan ekonomi di wilayah kantong-kantong kemiskinan. 

Baca Juga: Simak, Berikut Daftar Bansos yang Cair pada Bulan Maret 2024, Salah Satunya Lansia Dapat Rp2,4 Juta

Seperti wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti di Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur, serta wilayah dengan jumlah penduduk miskin tinggi seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

”Kemudian yang ketiga, penyaluran program tambahan selain program reguler seperti bantuan beras dan BLT El-Nino yang dapat menjadi upaya khusus untuk mempercepat penurunan kemiskinan,” imbuh Ma'ruf Amin.

Selain tiga strategi tersebut, Wapres juga mengarahkan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah agar memastikan ketepatan jumlah dan waktu penyaluran program, serta mengedepankan kelompok rentan seperti lansia tunggal, penyandang disabilitas, pekerja migran, dan perempuan kepala keluarga.

“Untuk itu, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah juga lebih mempererat kembali koordinasi antarlembaga untuk memastikan komplementaritas program, serta memastikan adanya skema afirmasi agar mengedepankan kelompok perempuan dan pemuda yang belum masuk ke pasar tenaga kerja dapat mengakses lapangan kerja,” terangnya. 

Baca Juga: BLT Rp600.000 Pengganti Bansos El Nino Februari 2024 Sudah Dicairkan? Cek Penerima Pakai Data KTP

Wapres juga menekankan agar penyaluran bantuan sosial dapat segera direalisasikan sebelum akhir Februari 2024. Hal itu untuk memastikan dampak penyaluran bansos terpantau dalam Survei Sosial Ekonomi (SUSENAS) yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik pada bulan Maret 2024.

Hadir dalam kegiatan tersebut Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, serta para pimpinan lembaga negara terkait.