Pemerintahan Jokowi-Maruf Berakhir di Oktober, Angka Kemiskinan Masih Jauh dari Target

JAKARTA, KOMPAS.TV- Target pemerintah menurunkan angka kemiskinan menjadi 6,5 sampai 7,5 persen tahun 2024 seperti sulit tercapai. Lantaran saat ini angka kemiskinan masih di 9,36 persen, sedangkan waktu yang dimiliki pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin hanya sampai Oktober. 

"Berdasarkan perhitungan Badan Statistik Nasional pada 2023 angka kemiskinan nasional mencapai 9,36 persen, sementara target Rencana Jangka Menengah Nasional 2020-2024 6,5 sampai 7,5 persen," kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam Rapat Tingkat Menteri tentang Perkembangan Pelaksanaan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Jakarta, Kamis (22/2/2024). 

Ma'ruf Amin diketahui adalah Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Ia menyatakan, Indonesia masih perlu mengejar ketertinggalan capaian target pengentasan kemiskinan di tahun ini sekitar 2,5 persen.

Oleh karena itu, ia meminta adanya masukan serta gambaran riil perencanaan melalui rapat tersebut mengingat sisa waktu yang tinggal 7 hingga delapan bulan lagi menuju tenggat capaian target.  

Baca Juga: Argentina Ambruk, Angka Kemiskinan Capai 57,4% Bulan Januari, Tertinggi dalam 20 Tahun Terakhir

"Jadi waktunya tak panjang lagi," ujarnya seperti dikutip dari Antara. 

Apalagi, pemerintah juga menargetkan angka kemiskinan ekstrem 0 persen di 2024. 

"Untuk kemiskinan ekstrem kita harus mengupayakan target mencapai 0 persen, apakah kita 0 bulan atau 0 koma, nanti saya minta laporan dari Pak Menko," ucapnya. 

Menurut Ma'ruf Amin, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan dalam 5 tahun terakhir. 

Mulai dari perluasan bantuan sosial, inovasi program pendapatan masyarakat melalui kebijakan pasar tenaga kerja, hingga memobilisasi perlindungan sosial di saat pandemi Covid-19.

"Sampai akhirnya kita sampai mampu mempertahankan angka kemiskinan di bawah 10 persen," sebut Wapres.

Baca Juga: Gobel: Solusi Tuntaskan Kemiskinan di Indonesia Bukan Bansos dan BLT, tapi Ciptakan Lapangan Kerja