Link dan Cara Daftar Lowongan Kerja Bappenas dan Komisi Yudisial Dibuka Februari 2024

2. Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia

Kualifikasi:

• Warga negara Indonesia
• Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
• Berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun
• Berpendidikan paling rendah Strata Satu (S-1) Sarjana Hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum
• Sehat jasmani dan rohani
• Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela
• Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang Hak Asasi Manusia.

Berkas persyaratan:

• Surat pendaftaran Calon Hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung
• Daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan dan pengalaman organisasi;
• Kartu Tanda Penduduk
• Surat keterangan sehat jasmani dari dokter pemerintah;
• Fotokopi Ijazah Strata-1 sampai dengan pendidikan terakhir beserta transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
• Surat pernyataan berpengalaman dalam bidang Hak Asasi Manusia;
• Surat keterangan dari pengadilan negeri setempat bahwa calon tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh keputusan hukum tetap
• Surat rekomendasi paling sedikit dari 3 (tiga) orang yang mengetahui dengan baik integritas, kualitas, dan reputasi
• Surat pernyataan tidak akan menjadi pengurus dan anggota partai politik jika terpilih menjadi hakim Ad Hoc HAM di MA
• Tanda terima penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
• Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak
• Pasfoto terbaru (dengan latar belakang warna merah) berukuran maksimal 100 kb 
• Informasi selengkapnya mengenai rekrutmen ini dapat dilihat di sini.

Pendaftaran lowongan kerja Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia di Mahkamah Agung RI dilakukan secara daring melalui laman rekrutmen.komisiyudisial.go.id.

Lowongan Kerja Bappenas

Tenaga Ahli Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Revisi UU Partai Politik

Kualifikasi:

• Pendidikan minimal S1 Bidang Politik dari perguruan tinggi dengan akreditasi A;
• IPK minimal 3.30;
• Tidak terdaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau anggota TNI/POLRI;
• Sehat jasmani dan rohani;
• Mampu mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan, serta memahami/mengikuti perkembangan isu;
• Mampu menulis laporan dan menganalisis hasil pengumpulan data dan informasi (melampirkan contoh tulisan yang pernah dipublikasikan);
• Dapat bekerjasama secara tim (secara substansi maupun administrasi) dan mampu berkomunikasi dengan baik;
• Diutamakan berpengalaman meneliti/bekerja sama dengan instansi Pemerintahan/Mitra Pembangunan/NGO; dan
• Berkomitmen menyelesaikan tugas tepat waktu.
• Dibutuhkan: 2 (dua) orang Asisten Tenaga Ahli (TA) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Revisi UU Partai Politik.

Informasi selengkapnya dan cara mendaftar dapat dilihat di laman resmi Kementerian PPN/Bappenas https://www.bappenas.go.id/karir/437?baca.

Baca Juga: Tingkatkan Tata Kelola, PLN Sukses Turunkan Tingkat Risiko ESG