Jokowi Bertemu PM Jepang, Bahas soal MRT Jakarta hingga Minta Dukungan untuk Palestina

TOKYO, KOMPAS.TV - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida, Sabtu (16 /12/2023), di Kantor PM Jepang, Tokyo. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan PM Kishida membahas kerja sama kedua negara di berbagai bidang.

Salah satunya, terkait kerja sama Indonesia-Jepang dalam pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta. Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi atas komitmen Jepang, dalam pembangunan jalur timur-barat dan berharap pembangunan fase selanjutnya dapat diselesaikan sesuai rencana.

“Saya berharap pembangunan jalur utara-selatan fase 2A dan 2B dapat selesai tepat waktu,” kata Jokowi dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Presiden, Sabtu (16/12/2023).

Sedangkan terkait transisi energi, Indonesia sebagai co-initiator Asia Zero Emission Community (AZEC) menekankan pentingnya kerja sama dekarbonisasi pendanaan yang inklusif dan transfer teknologi rendah karbon.

Baca Juga: Soal Dasi Kuning Presiden, Mensesneg Pratikno Sebut Jokowi Sempat Kesulitan Cari Dasi

Selain itu, AZEC juga harus memastikan tindak lanjut 12 nota kesepahaman atau MoU yang ditandatangani beberapa waktu lalu saat pertemuan tingkat menteri AZEC.

“Dan mohon dukungan percepatan tiga proyek prioritas, (yaitu) pembangkit listrik geotermal di Muara Laboh; waste to energy di Legok Nangka; dan pengelolaan lahan gambut di Kalteng,” ujar Jokowi.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara turut membahas kerja sama di bidang mineral kritis serta maritim. Presiden berharap Jepang dapat mendukung kemajuan hilirisasi industri mineral Indonesia dan kontribusi Indonesia sebagai bagian penting rantai pasok baterai kendaraan listrik (EV) dunia.

“Saya harapkan dukungan yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi pulau terluar Indonesia, termasuk pengembangan industri perikanan serta hibah kapal patroli dan ikan,” ucapnya.

Baca Juga: Jokowi Tanggapi Pernyataan Anies soal Penurunan Indeks Demokrasi: Akan Jadi Evaluasi

Terakhir, Presiden Jokowi dan PM Kishida juga membahas isu terkait Palestina.

Presiden Jokowi menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mengupayakan gencatan senjata permanen, merancang bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan, dan mendorong dimulainya proses damai untuk mencapai penyelesaian dua negara secepatnya.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan akan mengajak Jepang berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, ketika dia bertemu dengan Perdana Menteri Fumio Kishida.

“Ya (akan membahas IKN). Kalau pertemuan dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan,” tutur Jokowi dalam konferensi pers sesaat sebelum keberangkatannya ke Jepang, dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Baca Juga: Jokowi Bertolak ke Jepang Hadiri KTT ASEAN: IKN Pasti Akan Dibicarakan

Dalam pertemuan dengan PM Kishida, Presiden Jokowi menyatakan akan mendorong agar investor maupun pemerintah Jepang berinvestasi melalui pembangunan proyek-proyek di IKN.

Mengutip Antara, Deputi Investasi dan Pendanaan Otorita IKN Agung Wicaksono sebelumnya mengungkapkan bahwa surat minat investasi atau letter of intent (LoI) di IKN mencapai 328 surat, 25 surat di antaranya berasal dari Jepang.

Sektor yang diminati Jepang salah satunya adalah proyek lumbung pangan atau food estate.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono pada November lalu juga menyebut perusahaan Jepang yakni Sumitomo Group, bekerja sama dengan Salim Group, sedang mempelajari proyek food estate di IKN.

Baca Juga: Kemenkes Buka Rekrutmen Tenaga Kesehatan Haji, Simak Syarat dan Jadwalnya

Lumbung pangan tersebut berlokasi di Kalimantan Tengah dengan lahan yang sudah dibuka seluas 43.000 hektare.

“Itu enggak kecil, butuh investasi dan teknologi. Nantinya itu bisa suplai makanan ke IKN, kan lebih dekat daripada dari Jawa,” ungkap Basuki.

Selain lumbung pangan, Jepang melalui JICA juga tengah mengkaji proyek pembangunan jalur kereta dengan rute Balikpapan-IKN maupun di kawasan IKN sendiri.

Namun, Basuki menyebut belum ada kepastian kapan Jepang akan menggarap studi kelaikan proyek tersebut.

Dia menuturkan investasi dari pihak swasta, termasuk dari luar negeri, dibutuhkan karena porsi pembiayaan pembangunan IKN dari pemerintah hanya 20-30 persen, sisanya dari swasta, baik itu dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBPU) atau pun public-private partnership (PPP).

Baca Juga: Kepala PPATK Bongkar Dugaan Dana Kampanye Pemilu Berasal dari Tambang Ilegal, Jumlahnya Triliunan

Proyek IKN yang dibiayai pemerintah dibagi menjadi Batch 1 dan 2 dengan total investasi Rp60,9 triliun.

Terdapat 43 proyek untuk Batch 1 yang proses pembangunannya sejak 2020 hingga Maret 2023 dengan total investasi Rp24,5 triliun.

Proyek-proyek yang masuk dalam Batch 1, di antaranya jalan tol, Istana Presiden, Kantor Presiden dan Kantor Kementerian Koordinator.

Sementara itu, dalam Batch 2 terdapat 45 proyek dengan besaran investasi Rp36,4 triliun, termasuk untuk proyek pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) dan jaringan pipa.