Risma Tegaskan Bansos Tidak Dimanfaatkan untuk Kepentingan Politik Jelang Pilpres

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Sosial Tri Rismaharini menegaskan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah untuk masyarakat tidak akan dimanfaatkan untuk kepentingan politik jelang Pilpres 2024. 

Risma menyebut bantuan sosial tunai (BST), bantuan pangan non tunai (BPNT), dan Program Keluarga Harapan (PKH) kini diberikan dalam bentuk uang bukan barang, sehingga meminimalkan penyelewengan. 

"Ada atau tidaknya pemilu, tidak akan berpengaruh atau dimanfaatkan untuk kepentingan politik karena bansos berupa uang yang disalurkan melalui Bank atau PT Pos Indonesia," kata Risma dalam konferensi pers terkait anggaran Kemensos 2024 di Jakarta, Senin (4/12/2023). 

Bansos juga diberikan kepada para penerima yang namanya tercantum dalam pusat data. 

Baca Juga: Pengamat Nilai Efektivitas Bansos Berkurang Jelang Pemilu, Pendataan Juga Longgar

"Sudah teliti betul, yang lolos mendapatkan bansos. Kami punya data sampai keadaan gambar rumahnya," ujarnya. 

Kemensos juga bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memeriksa data masyarakat penerima manfaat tersebut.

Sehingga bisa dipastikan dalam satu KK penerima bansos bukanlah penerima gaji sesuai Upah Minimum Kota (UMK) atau penerima berstatus sebagai ASN.

"Apabila ditemukan penerima mendapatkan gaji setara UMK atau bekerja sebagai ASN maka tidak bisa menerima bansos," ucapnya. 

Baca Juga: Bahlil Akui Investor Mulai Ragu karena Ada Capres yang Kritik Pembangunan IKN

Bansos diberikan secara tunai juga agar dapat dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan pangan KPM.

Hal ini terkonfirmasi melalui laporan hasil pemantauan program kompensasi kenaikan harga BBM tahap II yang dilakukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bersama Sekretariat Wakil Presiden pada Januari 2023.

Laporan itu menyebutkan bahwa lebih dari 95% KPM tetap memanfaatkan BLT BBM untuk pemenuhan kebutuhan pangan.

Menurut Mensos, penyaluran  bantuan dalam bentuk bahan pangan juga memiliki risiko kerusakan karena faktor cuaca, pengemasan atau karena berbagai faktor eksternal lainnya. 

“Proses pengadaan bahan pangan sangat panjang dan saat di lapangan banyak ditemukan barang yang tidak sesuai kebutuhan,” tuturnya. 

Baca Juga: Ditugasi Jokowi Urus Rohingya di Aceh, Ini Kata Menko Polhukam Mahfud

Bansos dalam bentuk uang juga akan lebih mudah diketahui apakah masih berada di bank atau pos penyalur, proses transaksi atau sudah diterima oleh penerima manfaat. Hal ini akan membantu pertanggungjawaban Kemensos dari sisi penggunaan anggaran. 

Saat bansos masih diberikan dalam bentuk bahan pangan, ditemukan sejumlah masalah seperti harga bahan pangan yang tidak wajar, sisa saldo yang tidak bisa diambil, sampai dengan jarak yang harus ditempuh KPM dan keberlanjutan layanan dari penyedia bahan pangan. 

 

Serta mengatasi kuantitas bahan pangan yang berlebihan ketika ada penebalan/percepatan.

Ia menerangkan, hingga awal November 2023, Kemensos telah menyalurkan bantuan pangan non tunai (BPNT)/Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Realisasi kedua program tersebut menyentuh angka 98 persen.

Baca Juga: Bahlil Buka Media Center Indonesia Maju: Urusan Capres tapi Serangannya ke Pemerintah

Pada program BPNT/sembako, tercatat penyaluran mencapai 99,23 persen dari target Rp45,12 triliun dengan transaksi sebesar 98,08 persen. Sedangkan PKH sukses salur terdata sebanyak 98,20 persen dari target Rp28,70 triliun dan transaksi sejumlah 97,30 persen.

Untuk tahun 2024, anggaran Kemensos untuk perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp 78,05 triliun atau sebesar 98,54 persen dari seluruh anggaran Kemensos 2024.