Sri Mulyani Sebut Dana APBN 2023 Banyak Keluar untuk Subsidi Energi dan Bansos

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 banyak digunakan untuk subsidi energi dan program bantuan sosial (bansos). 

Belanja negara juga digunakan untuk pembangunan nasional dan daerah. Pemanfaatan APBN, kata dia, memang ditujukan untuk melindungi masyarakat dan perekonomian Indonesia.

“Masyarakat dilindungi baik itu dari harga komoditas, inflasi yang menggerogoti harga pangan, dan kecenderungan harga energi yang terus volatile (mudah berubah, red),” kata Sri Mulyani dalam acara Hajatan Politik & Arah Ekonomi Bisnis 2024 di Jakarta, Kamis (23/11/2023).

Ia menyampaikan, dengan membiayai subsidi energi dan bansos, APBN telah berperan sebagai shock absorber atau peredam gejolak ekonomi dari faktor eksternal maupun internal. 

Baca Juga: Pengamat Nilai Efektivitas Bansos Berkurang Jelang Pemilu, Pendataan Juga Longgar

"APBN sebagai shock absorber harus membelanjakan cukup besar untuk subsidi kompensasi (energi) juga bantuan sosial," ujarnya dalam acara yang juga disiarkan secara virtual tersebut. 

Selain bansos-bansos yang sudah ada sejak tahun-tahun sebelumnya, pemerintah meluncurkan bansos baru di penghujung 2023.

Seperti dilansir Kompas.tv, Sri Mulyani mengatakan kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka merespons gejolak ekonomi global, perlambatan ekonomi China, dan kemarau panjang akibat el nino.

“Saya ingin menyampaikan beberapa langkah kebijakan APBN untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pemulihan ekonomi di tengah deraan dan tekanan yang sekarang ini terjadi dari ekonomi global. Juga ada faktor el nino yang kita lihat memukul terutama masyarakat kita yang berpendapatan rendah,” katanya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Rabu, 25 Oktober 2023.

Ia menerangkan, el nino mengakibatkan lonjakan harga komoditas seperti beras yang memicu tekanan inflasi tinggi.

Selain itu, tingginya suku bunga di negara maju dan melemahnya proyeksi perekonomian global menimbulkan dampak yang sangat terasa terhadap perekonomian dan masyarakat.

Baca Juga: Momen Jokowi Takjub dengan Pertanyaan Anak SD soal Pembangunan di Papua

“Maka APBN perlu untuk memberikan perlindungan dengan penebalan bansos. Ini supaya terutama masyarakat rendah yang berpendapatan rendah kita juga ingin memperkuat kegiatan ekonomi terutama di level grassroot (akar rumput) dengan UMKM," ujar Sri Mulyani. 

"UMKM kita juga kita ingin terus dorong, terutama untuk penyaluran KUR (kredit usaha rakyat) dan juga kita ingin makin meningkatkan terutama sektor properti perumahan,” tambahnya. 

Berikut empat kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan pemulihan ekonomi:

1. Bansos Beras

Sri Mulyani menjelaskan, paket kebijakan pertama adalah penebalan bansos berupa tambahan bantuan beras. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli, stabilisasi harga, dan pengendalian inflasi. Seperti diketahui, harga beras terus naik dalam beberapa bulan terakhir. 

"Tambahan bantuan beras akan diberikan kepada 21,3 juta kelompok penerima manfaat (KPM) sebanyak 10 kilogram pada bulan Desember, dengan total kebutuhan anggaran Rp2,67 triliun," ucapnya. 

Baca Juga: Buruh Protes Besaran UMP Jakarta, Sekda DKI: Sudah Ditetapkan, Mau Gimana Lagi?

2. BLT El Nino

Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan diberikan kepada 18,8 juta kelompok penerima manfaat sebesar Rp200 ribu per bulan, selama November-Desember 2023 dengan total kebutuhan anggaran Rp7,52 triliun.

Sehingga total BLT yang akan didapatkan KPM sebesar Rp400 ribu. 

3. Percepatan Penyaluran KUR

Sri Mulyani menginstruksikan perbankan untuk mendorong penyaluran KUR sebagai modal UMKM. Ia menilai penyaluran KUR belum maksimal. 

Hingga September 2023, penyaluran KUR terealisasi Rp177,5 triliun, sedangkan target penyaluran KUR tahun ini Rp297 triliun. 

“Kita mendorong KUR ini ya tahun ini untuk bisa ditingkatkan mencapai Rp297 targetnya. Kita melihat pelaksanaan KUR agak tersendat pada semester satu, maka kita minta agar program ini diakselerasi sehingga bisa tercapai target 297,” jelas Sri Mulyani. 

Ia meminta perbankan yang mendapat mandat penyaluran KUR, untuk membuat program terobosan. 

Baca Juga: Jasa Marga Buka Suara Ungkap Alasan Bangun Tol MBZ Pakai Baja, Bukan Pakai Beton

"Kami minta terutama pada bank-bank penyalur KUR, yang terbesar barangkali BRI dalam hal ini, untuk melakukan extra effort (upaya tambahan), menyalurkan KUR yang disubsidi bunganya. Mereka bahkan sudah melakukan dengan weekend banking, jadi diharapkan selama weekend, karena ini tinggal 2 bulan lagi,” tuturnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berharap sisa KUR Rp120 triliun bisa terserap UMKM dalam sisa tahun ini. 

4. Insentif Properti

Kebijakan selanjutnya adalah insentif untuk sektor properti, guna mendongkrak kegiatan di sektor konstruksi perumahan dan sekaligus membantu masyarakat berpendapatan rendah untuk bisa mendapatkan rumah.

Bentuk kebijakannya yaitu pemberian pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk penjualan rumah baru dengan harga di bawah Rp2 miliar. 

Baca Juga: Ekonom Nilai 3 Pasangan Capres-Cawapres Belum Punya Program Konkret Atasi Kemiskinan

Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah juga memberi bantuan biaya administrasi (BBA) selama 14 bulan sebesar Rp4 juta per rumah.

Terakhir, dukungan juga diberikan pada penambahan target bantuan rumah sejahtera terpadu (RST) untuk masyarakat miskin sebanyak 1,8 ribu rumah.

“Berbagai langkah-langkah ini yang kita lakukan untuk terutama sektor konstruksi, tapi juga di bantalan bantalan sosial, kami berharap bisa membuat perekonomian kita bertahan dari guncangan ketidakpastian global,” kata Sri Mulyani.