4 Kebijakan Baru Pemerintah: BLT El Nino Sampai Bebas Biaya Administrasi Rumah Murah

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pemerintah meluncurkan paket kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka merespons gejolak ekonomi global, perlambatan ekonomi Tiongkok, dan kemarau panjang akibat El Nino.

“Saya ingin menyampaikan beberapa langkah kebijakan APBN untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pemulihan ekonomi di tengah deraan dan tekanan yang sekarang ini terjadi dari ekonomi global. Juga ada faktor El Nino yang kita lihat memukul terutama masyarakat kita yang berpendapatan rendah,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Rabu (25/10/2023).

Ia menerangkan, El Nino mengakibatkan lonjakan harga komoditas seperti beras yang memicu tekanan inflasi tinggi. Selain itu, tingginya suku bunga di negara maju dan melemahnya proyeksi perekonomian global menimbulkan dampak yang sangat terasa di dalam perekonomian dan masyarakat.

“Maka APBN perlu untuk memberikan perlindungan dengan penebalan bansos. Ini supaya terutama masyarakat rendah yang berpendapatan rendah kita juga ingin memperkuat kegiatan ekonomi terutama di level grass root dengan UMKM," ujar Sri Mulyani. 

"UMKM kita juga kita ingin terus dorong, terutama untuk penyaluran KUR dan juga kita ingin makin meningkatkan terutama sektor properti perumahan,” tambahnya. 

Baca Juga: Jokowi: Pemerintah Akan Bagikan BLT El Nino hingga Desember, 2 Kali Cair, Total Rp400 Ribu

Berikut  kebijakan pemerintah untuk jaga stabilitas dan pemulihan ekonomi:

1. Bansos Beras

Sri Mulyani menjelaskan, paket kebijakan pertama adalah penebalan bansos berupa tambahan bantuan beras. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli, stabilisasi harga, dan pengendalian inflasi. Seperti diketahui, harga beras terus naik dalam beberapa bulan terakhir. 

"Tambahan bantuan beras akan diberikan kepada 21,3 juta kelompok penerima manfaat (KPM) sebanyak 10 kilogram pada bulan Desember, dengan total kebutuhan anggaran Rp2,67 triliun," ucap Sri Mulyani. 

2. BLT El Nino

Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan diberikan kepada 18,8 juta kelompok penerima manfaat sebesar Rp200 ribu per bulan, selama November-Desember dengan total kebutuhan anggaran Rp7,52 triliun.

Sehingga total KPM akan mendapat BLT sebesar Rp400 ribu. 

3. Percepatan Penyaluran KUR

Sri Mulyani menginstruksikan perbankan untuk mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai mudal UMKM. Ia menilai, penyaluran KUR belum maksimal. 

Baca Juga: Pengelola Pernah Diundang untuk Evaluasi Standar Keamanan Jembatan Kaca di Banyumas, tapi Tak Datang

Hingga September 2023 penyaluran KUR terealisasi Rp177,5 triliun, sedangkan target penyaluran KUR tahun ini Rp297 triliun. 

“Kita mendorong KUR ini ya tahun ini untuk bisa ditingkatkan mencapai Rp297 targetnya. Kita melihat pelaksanaan KUR agak tersendat pada semester satu, maka kita minta agar program ini diakselerasi sehingga bisa tercapai target 297,” jelas Sri Mulyani. 

Ia meminta perbankan yang mendapat mandat penyaluran KUR, untuk membuat program terobosan. 

"Kami minta terutama pada bank-bank penyalur KUR, yang terbesar barangkali BRI dalam hal ini, untuk melakukan extra effort, menyalurkan KUR yang disubsidi bunganya. Mereka bahkan sudah melakukan dengan weekend banking, jadi diharapkan selama weekend, karena ini tinggal 2 bulan lagi,” tuturnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berharap, sisa KUR Rp120 triliun bisa terserap UMKM dalam sisa tahun ini. 

Baca Juga: Siap-Siap Berburu Tiket Pesawat Murah, Ada Garuda Indonesia Travel Fair Mulai 27 Oktober

4. Insentif Properti

Kebijakan selanjutnya adalah insentif untuk sektor properti, guna mendongkrak kegiatan di sektor konstruksi perumahan dan sekaligus membantu masyarakat berpendapatan rendah untuk bisa mendapatkan rumah.

Bentuk kebijakannya yaitu pemberian pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk penjualan rumah baru dengan harga di bawah Rp2 miliar. 

Bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin membeli rumah murah atau rumah bersubsidi, pemerintah juga memberi bantuan biaya administrasi (BBA) selama 14 bulan sebesar Rp4 juta per rumah. Terakhir, dukungan juga diberikan pada penambahan target bantuan rumah sejahtera terpadu (RST) untuk masyarakat miskin sebanyak 1,8 ribu rumah.

“Berbagai langkah-langkah ini yang kita lakukan untuk terutama sektor konstruksi, tapi juga di bantalan bantalan sosial, kami berharap bisa membuat perekonomian kita bertahan dari guncangan ketidakpastian global,” kata Sri Mulyani. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan mengapa pemerintah memilih sektor properti untuk diberikan insentif.

Baca Juga: Saat Jokowi Bicara soal Anak Muda yang Suka Kerja Lapangan, Kunci Keberlanjutan Program Ekonomi

“Properti ini punya buntut banyak sekali. Ada 114 (sektor usaha) yang bisa terangkut industri properti. Semen, batu bata, pasir, kayu, kaca, keramik, semuanya bisa naik, ikut pertumbuhannya dengan property,” kata Jokowi di sebuah acara di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2023). 

Jokowi juga menyampaikan, pemerintah akan memberikan bantuan dan insentif untuk masyarakat lantaran bangsa Indonesia saat ini dihadapkan oleh tantangan yang semakin bertambah.

Ia menyebut kondisi dunia saat ini makin tidak jelas.Mulai dari perubahan iklim hingga perang yang tak berkesudahan menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan negara-negara lainnya.

“Dunia sekarang ini makin tidak jelas. Tantangan yang kita hadapi juga bukan makin berkurang malah semakin bertambah. Perubahan iklim yang dulu kita anggap sesuatu yang absurd sekarang sudah menjadi kenyataan. Kekeringan akibat super El Nino betul-betul kita rasakan, produksi beras turun hampir di semua negara,” jelasnya. 

Jokowi menyebut 22 negara mengurangi bahkan menyetop ekspor beras mereka akibat El Nino.

Baca Juga: Pj Gubernur Jabar Surati Pemprov Jateng: Minta ASN Terbang dari Bandara Kertajati Majalengka

Menurutnya, hal itu tidak pernah diperhitungkan oleh pemerintah Indonesia dan negara lainnya. Tapi akhirnya kini terjadi.

Belum lagi pelemahan ekonomi global yang diramalkan akan membaik pasca Covid 2020.

Namun sampai saat ini, ekonomi global masih melemah karena berbagai sebab.

Ditambah lagi kenaikan bunga acuan Amerika Serikat yang membuat investor di pasar keuangan melarikan uang mereka dari negara berkembang, untuk ditempatkan di AS.

“Perang yang satu, Rusia-Ukraina belum jelas kapan selesai. Muncul lagi Hamas-Israel. Peristiwa itu membuat khawatir semua negara. Karena kalau perang meluas ke Lebanon, ke Suriah, ke Iran, itu akan semakin merumitkan masalah ekonomi semua negara karena harga minyak akan naik,” ujar Jokowi. 

Baca Juga: Jawaban Basuki terkait PUPR Dianggap Guyur Proyek ke Solo Usai Gibran Jadi Wali Kota

“Saya cek kemarin (harga minyak) Brent masih USD 89 per barrel. Kalau perang meluas bisa mencapai USD 150 per barrel. Inilah yang harus diwaspadai,” tambahnya.

Presiden menyatakan, semua pihak harus mewaspadai tantangan-tantangan yang ia sebutkan.

Pemerintah pun akan mengerahkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter dampaknya tidak terlalu besar bagi perekonomian Indonesia.