Ekonom Sebut E-Commerce ini Paling Diuntungkan dengan Penutupan TikTok Shop

Baca Juga: Jokowi Instruksikan Barang Impor Murah dari China Dibendung, Diduga Ilegal dan Hasil Dumping

Kemudian, pemerintah juga bisa mewajibkan e-commerce untuk menyediakan minimal 30% etalase platform untuk produk lokal.

"Produk-produk impor harus menyertakan sertifikasi produk, seperti SNI, halal, BPOM, dsb," tandasnya. 

Di sisi lain, pemerintah kini menyiapkan perlindungan ekonomi digital dalam negeri setelah melarang TikTok Shop. Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengungkap, hal pertama yang disiapkan adalah pengaturan platform e-commerce. 

"Pemerintah berkomitmen melindungi ekonomi digital dalam negeri. Ada tiga yang sudah dipersiapkan," kata Teten dalam kunjungan kerja di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Senin (9/10/2023). 

"Pertama, bagaimana pengaturan platformnya. Jadi platform harus kita atur, e-commerce juga kita atur," tambahnya. 

Baca Juga: Impor Beras Berlanjut, Pemerintah Berencana Datangkan 1,5 Juta Ton dari Vietnam dan Thailand

Teten mengatakan, perlu ada pengaturan lebih lanjut soal e-commerce agar tidak ada platform yang mendominasi pasar industri digital Indonesia

"Selain itu juga jangan sampai ada platform yang mengontrol harga dan sebagainya. Jadi anti-monopoli yang kini sedang dikembangkan," ujarnya seperti dikutip dari Antara. 

Hal kedua yang diatur adalah teknologi yang digunakan oleh e-commerce. Yaitu lewat revisi Permendagri 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

"Bisa saja kita kembangkan dengan regulasi baru untuk mengatur teknologinya. Nah di banyak negara sudah mengatur teknologinya," sebut. 

Baca Juga: Rencana Pemerintah Bagi-bagi Rice Cooker Gratis, Apa Syarat Penerimanya?

Namun Teten tidak menjelaskan lebih lanjut terkait pengaturan teknologi e-commerce akan seperti apa. Hal ketiga yang disiapkan adalah mengatur arus importasi barang konsumsi dan penjualan barang impor di e-commerce. 

Ia menyebut banyak barang impor ilegal yang dijual di e-commerce. Teten menegaskan, pemerintah bukan hanya mengatur TikTok Shop. Tapi semua pemain e-commerce.

"Misalnya kenapa di online didominasi produk impor? Karena arus masuk importasi nya terlalu longgar," ucapnya. 

"Jadi jangan diartikan kita hanya mengatur Tik Tok saja, tapi keseluruhan. Kita perlu melindungi industri dalam negeri," pungkasnya.