2 Juta Beras Impor Masuk November, Pimpinan DPR Minta Warga Jangan Panik

"Kita harus atur sedemikian rupa sesuai arahan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan bulog khususnya yang di ritel anggota Aprindo menjual dengan batasan 2-3 kemasan sekali belanja," tambahnya.

Ia menilai, meski dibatasi jumlah beras itu tetap bisa mencukupi kebutuhan satu keluarga. Karena setiap pembelian, konsumen bisa mendapat total 10 kg beras.

Ia menyebut, pembatasan ini juga dilakukan karena beras SPHP bukan hanya disalurkan ke peritel, tapi juga ke warung dan pedagang pasar.

Baca Juga: TikTok Shop Ditutup Hari Ini, Bagaimana Nasib Para Seller?

"Beras SPHP medium Bulog itu masih harus diatur dengan operasi pasar dan bansos makanya kita buat pembatasan," sambungnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus mengimbau masyarakat agar tidak panic buying terhadap beras. Menurutnya pemerintah sudah memikirkan cara untuk memastikan pasokan beras agar selalu tersedia di masyarakat.

”Kita sedang menghadapi El Nino, Pemerintah juga telah mengambil kebijakan untuk impor beras, tentunya jangan sempat masyarakat menjadi panic buying,” kata Lodewijk seperti dikutip dari laman resmi DPR, Selasa (3/10).

 Ia mengatakan, jika terjadi panic buying maka sebenarnya akan menyusahkan masyarakat yang sedang sangat membutuhkan. Sehingga di momen seperti ini, perlu adanya kerja sama dan kebijaksanaan yang baik antara pemerintah dan masyarakat agar ketersediaan panggan bisa cukup hingga El Nino benar-benar berlalu.

Baca Juga: Bahlil Siap Mundur dari Menteri Investasi jika Terbukti Main Uang di Rempang Eco City

”Karena saya tahu masyarakat sangat membutuhkan, sekarang ada El Nino, El Nino ini tentunya berdampak kepada ketersediaan pangan walaupun pemerintah sudah mengambil (kebijakan tapi itukan dibatasi,” ujarnya.

 Lebih lanjut, Lodewijk menuturkan hal penting lain yang perlu dimitigasi yakni tidak menentunya cuaca yang akan mempengaruhi musim tanam di Indonesia.

”Kalau kita katakan setelah hujan mungkin ada banjir itu yang harus di mitigasi juga, dan setelah itulah musim tanam, berapa lama setelah itu panen produk yang dihasilkan, cukup enggak, itu yang tentunya harus dihitung pemerintah,” tuturnya.