Kompas TV ekonomi ekonomi dan bisnis

Menteri Bahlil ke Warga Rempang: Tidak ada Negara yang Maju Hanya karena APBN, Kita Butuh Investasi

Kompas.tv - 19 September 2023, 20:48 WIB
menteri-bahlil-ke-warga-rempang-tidak-ada-negara-yang-maju-hanya-karena-apbn-kita-butuh-investasi
Mendagri Tito Karnavian, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri ATR Hadi Tjahjanto dalam ralat soal relokasi warga Pulau Rempang untuk proyek Rempang Eco City, Minggu (17/9/2023). (Sumber: Instagram @bahlillahadalia)
Penulis : Dina Karina | Editor : Vyara Lestari

Baca Juga: Ungkap Sederet Kompensasi untuk Warga Rempang, Bahlil: Pemerintah juga Punya Hati

Pulau Rempang dengan luas mencapai 17.000 hektare akan direvitalisasi menjadi sebuah kawasan yang mencakup sektor industri, perdagangan, hunian, dan pariwisata yang terintegrasi.

Dia bilang, inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan Asia Tenggara.

Untuk tahap awal, kawasan ini sudah diminati oleh perusahaan kaca terbesar di dunia asal Tiongkok, Xinyi Group yang berencana akan berinvestasi senilai 11,5 miliar dollar AS atau setara Rp174 triliun sampai dengan 2080.

Menurutnya, investasi tersebut diperlukan untuk menggerakkan roda ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Baca Juga: Temui Bos CIMB Group dan Air Asia, Bahlil: Jangan Takut Bermitra dengan Pengusaha Lokal RI

“Investasi itu bukan seperti menanam buah dari sebuah pohon. Kita ini berkompetisi. FDI (Foreign Direct Investment/Penanaman Modal Asing) global terbesar itu sekarang ada di negara tetangga, bukan di negara kita. Ini kita ingin merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita tunggunya terlalu lama, emang dia mau tunggu kita? Kita butuh mereka, tapi juga kita harus hargai yang di dalam,” terang Bahlil seperti diberitakan Kompas.tv sebelumnya.

Jika investasi tersebut tidak jadi terealisasi, Bahlil menyebut akan banyak kerugian yang dirasakan. Baik dari segi pendapatan pemerintah maupun perekonomian masyarakat.

“Ini investasinya total Rp300 triliun lebih, tahap pertama itu Rp175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan hilang,” ucapnya. 

 

 



Sumber : KompasTV



BERITA LAINNYA



Close Ads x