BUMN Karya Dapat Suntikan Modal, Biar Pegawasan Berjalan Komisi VI DPR Usul Bentuk Panja

Yakni ada transparansi, akuntabilitas, bertanggungjawab, mandiri dan kewajaran dalam perusahaan BUMN Karya.

"Panja BUMN Karya bagian dari tugas dan fungsi DPR dalam melakukan pengawasan terhadap kerja-kerja pemerintah. Muaranya sama, semuanya untuk kesejahteraan rakyat tanpa kecuali," ujar Intan.

Adapun pemerintah melalui Kemenkeu berencana memberi suntikan modal BUMN Karya melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. 

Baca Juga: Erick Thohir Klaim Akan Ada Lagi Kasus Korupsi BUMN yang Dibongkar!

Tambahan suntikan modal kepada BUMN itu nilainya mencapai Rp30,7 triliun yang diperuntukkan bagi perusahaan karya pelat merah, yakni PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp6,1 triliun dan PT Wijaya Karya (Persero).

Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya mendorong agar Komisi VI DPR RI turut menangani persoalan di BUMN Karya. 

Dalam rapat dengan Komisi VI baru-baru ini, Menteri Erick menyatakan pihaknya tengah melakukan restrukturisasi BUMN Karya. Dia menjamin, proses restrukturisasi akan selesai pada dua hingga tiga tahun ke depan.

Sebagai salah satu langkah konkret, Erick mengubah skema pemberian dana. Pemerintah akan langsung mengalirkan dana ke vendor bukan ke perusahaan BUMN Karya. Langkah itu diambil agar vendor yang belum dibayar mendapatkan haknya.

"Kalau ada korupsi vendor, ya kita penjarakan para pimipnan BUMN itu," ujar Erick, Kamis (7/9/2023).