Beras Masih Mahal, DPR Minta Jokowi Evaluasi Pengendalian Harga dan Beri Insentif Petani

JAKARTA, KOMPAS.TV- Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah mengkaji kembali efektivitas program-program yang telah diimplementasikan dalam upaya mengendalikan harga beras.

Pasalnya harga beras saat ini naik di 85 kabupaten/kota.

“Kenaikan harga beras adalah salah satu isu ekonomi yang sangat memengaruhi kesejahteraan rakyat. Kepastian harga dan ketersediaan beras adalah hak masyarakat yang harus dilindungi,” kata Daniel Johan dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (6/9/2023).

Ia meminta pemerintah memastikan bahwa praktik bisnis di pasar beras berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, dan harga yang adil bagi konsumen. 

Salah satu program yang mendapat perhatian khusus adalah Program Pangan Nasional (Papannas). Program ini dirancang untuk mengamankan pasokan pangan, termasuk beras, dan menjaga stabilitas harga beras di pasar.

Baca Juga: Kabar Gembira Bun, Bulog Mau Jual Beras Premium Kemasan 1 Kg Seharga Rp9.450

Namun kenaikan harga beras yang masih terjadi mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap implementasi Papannas. 

Maka DPR menilai perlu ada pengkajian ulang mengenai efektivitas Papannas dan program-program sejenisnya. 

“Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa program-program ini benar-benar memberikan manfaat yang diharapkan kepada masyarakat,” ujar Daniel.

Ia juga mendorong Pemerintah memprioritaskan produksi dalam negeri, sehingga Indonesia tidak bergantung dari hasil impor beras dari negara lain.

Pemerintah juga perlu memberikan insentif khusus bagi para petani, yang mengalami gagal panen akibat kemarau berkepanjangan.

Baca Juga: Pemerintah Berencana Percepat Penyaluran Bantuan Pangan Beras, dari Oktober ke September

Ia menilai, gagal panen memberikan dampak yang luas bagi perekonomian negara. Terlebih kini tengah terjadi kenaikan harga beras di banyak daerah.

"Kerugian yang ditimbulkan akibat gagal panen cukup besar sehingga petani kesulitan untuk menanami kembali lahan pertaniannya karena tidak ada modal,” ucapnya. 

Ia mengungkap, kekeringan akibat musim kemarau mulai berdampak pada lahan pertanian di sejumlah wilayah, salah satunya di Kabupaten Sukabumi. Belasan hektare lahan pertanian di Sukabumi terancam gagal panen akibat kekeringan, khususnya yang berada di Kecamatan Jampangtengah.

Selain itu, bencana kekeringan juga terjadi pada lahan pertanian di Kabupaten Bekasi. Di mana lahan yang terdampak sebanyak 16.353 hektare dan lahan terancam seluas 3.618,5 hektare.