Belanja Negara Rp3.304 T di Tahun 2024, Defisit Anggaran Jadi 2,29 Persen terhadap PDB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo menyampaikan pendapatan negara di tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp2.781,3 triliun. Penerimaan tersebut ditargetkan berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. 

”Pendapatan negara direncanakan sebesar Rp2.781,3 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun dan PNBP sebesar Rp473,0 triliun, serta hibah sebesar Rp0,4 triliun,” kata Jokowi seperti dikutip dari tayangan Breaking News Kompas TV, Rabu (16/08/2023).

Sementara untuk belanja negara, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.304,1 triliun. Terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.446,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp857,6 triliun.

Sehingga, anggaran negara di tahun depan diproyeksikan masih mencatatkan defisit. 

“Keseimbangan primer negatif Rp25,5 triliun didorong bergerak menuju positif. Defisit anggaran sebesar 2,29 persen PDB (Produk Domestik Bruto) atau sebesar Rp522,8 triliun,” ujar Jokowi. 

Baca Juga: Ternyata Ini Alasan Jokowi Naikkan Gaji ASN dan Pensiunan di 2024

Seiring dengan perbaikan ekonomi, pemerintah menargetkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 bisa ditekan dalam kisaran 5,0 persen hingga 5,7 persen.

Kemudian angka kemiskinan ditargetkan dalam rentang 6,5 persen hingga 7,5 persen, rasio gini dalam kisaran 0,374 hingga 0,377, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam rentang 73,99 hingga 74,02.

“Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 105 sampai dengan 108 dan 107 sampai dengan 110,” ucap Jokowi. 

Pada kesempatan yang sama, Jokowi menyampaikan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia yang cepat pascaterdampak pandemi Covid-19, telah berhasil membawa Indonesia naik kelas menjadi negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries) di tahun 2022.

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi 2024 Ditargetkan 5,2 Persen, Jokowi: Situasi Damai Pemilu-Pilkada Harus Terwujud

“Pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat telah membawa Indonesia naik kelas, masuk kembali ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas di tahun 2022,” tutur mantan Wali Kota Solo itu. 

Menurut Jokowi, Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara dengan pemulihan ekonomi yang cepat dan konsisten pascapandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tujuh kuartal terakhir, sejak akhir 2021, secara konsisten berada di atas 5 persen.

“Pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut. Semester I 2023, ekonomi nasional tumbuh 5,1 persen. Inflasi Indonesia juga semakin terkendali dan mencapai 3,1 persen sampai dengan Juli 2023,” terangnya. 

Sementara tingkat pengangguran berhasil diturunkan dari 6,26 persen pada Februari 2021 menjadi 5,45 persen pada Februari 2023. Kemudian tingkat kemiskinan juga terus menurun hingga menjadi 9,36 persen pada Maret 2023. 

Baca Juga: Anggaran Pendidikan Rp660,8 T di 2024, Prioritas untuk Tingkatkan Kompetensi Guru-Tenaga Pendidikan

Begitu juga dengan kemiskinan ekstrem yang turun dari 2,04 persen pada Maret 2022 menjadi 1,12 persen pada Maret 2023.

Jokowi melanjutkan, kebijakan fiskal Indonesia juga termasuk salah satu yang paling efektif dalam menangani pandemi dan menjaga pertumbuhan ekonomi. 

Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia juga lebih rendah dibandingkan sejumlah negara, seperti Malaysia yang sebesar 66,3 persen, Tiongkok 77,1 persen, dan India 83,1 persen.

“Defisit fiskal Indonesia sudah kembali di bawah 3 persen PDB, satu tahun lebih cepat dari rencana awal. Rasio utang Indonesia juga salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara G20 dan ASEAN, bahkan sudah menurun dari 40,7 persen PDB di tahun 2021 menjadi 37,8 persen per Juli 2023,” jelasnya.