Jaga Pasokan LPG 3 Kg Aman, Pertamina Gelar Operasi Pasar hingga Gandeng Penegak Hukum

JAKARTA, KOMPAS.TV- Masyarakat di sejumlah daerah mengeluhkan kelangkaan LPG 3 Kg.

Namun, menurut Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, pasokan LPG yang dimiliki pihaknya aman. 

Demi menjaga stok LPG, Nicke menjelaskan, Pertamina melalui Subholding Commercial & Trading yaitu PT Pertamina Patra Niaga melakukan pemantauan penyaluran LPG.

Pertamina juga bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk memastikan ketersediaan pasokan serta penyaluran LPG 3 Kg bersubsidi tepat sasaran. 

“Bulan Juli ini memang ada peningkatan konsumsi sebesar 2 persen sebagai dampak dari adanya libur panjang beberapa waktu lalu," kata Nicke, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/7/2023).

"Kita sedang melakukan recovery dari penyediaan distribusinya untuk mempercepat. Namun demikian ketersediaan LPG 3 Kg ini terus dipastikan aman dan mudah-mudahan dalam satu minggu ke depan bisa berangsur normal,” imbuhnya.

Menurutnya, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan operasi pasar.

"Kita bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi di mana lokasi-lokasi yang harus kita buka operasi pasar. Upaya itu agar pengelolaan stok LPG efektif langsung ke masyarakat,” tambahnya. 

Ia menyebut ada sekitar 60 juta rumah tangga yang berhak menerima subsidi dari total sebanyak 88 juta rumah tangga atau sekitar 68 persennya.

Baca Juga: Ditelepon Erick Thohir, Bos Pertamina Ungkap Penyebab Stok LPG 3 Kg Langka

“Namun hari ini jika melihat data, berapa persen penjualan LPG subsidi terhadap total LPG angkanya ternyata tinggi, mencapai 96 persen, jadi kita bisa melihat ada yang tidak tepat subsidinya. Oleh karena itu kita juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk pengecekan memastikan distribusi tepat sasaran,” ungkap Nicke.

Pertamina juga tengah memperbaiki tata kelola distribusi LPG 3 Kg.

Yakni dengan melakukan pendaftaran atau registrasi melalui KTP dan NIK, supaya bisa dijadikan dasar menjadi data yang bisa dipertanggungjawabkan kepada pemerintah.