Kekeringan Akibat El Nino Mengancam, Presiden Ekuador Putar Otak Cari Dana Pinjaman

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pemerintah Ekuador berusaha untuk mencari dana pinjaman dengan mengaktifkan jalur kredit, dengan pemberi pinjaman internasional demi mengurangi dampak dari gangguan cuaca El Nino. 

Rencana pendanaan tersebut merupakan bagian dari upaya Presiden Guillermo Lasso untuk mengatur langkah-langkah pencegahan dan menangani kemungkinan dampak dari El Nino yang membutuhkan dana ratusan juta dolar AS. 

Mengutip dari Antara, Jumat (30/6/2023), pemimpin konservatif itu mengatakan pendanaan awal sebesar USD266 juta (sekitar Rp3,9 triliun) akan ditanggung oleh anggaran pemerintah umum serta penerbitan utang lokal. Para pejabat mengatakan angka itu bisa naik tergantung pada kebutuhan.

Kemudian, Menteri Keuangan Pablo Arosemena juga akan meminta aktivasi awal pinjaman melalui jalur kredit negara-negara di kawasan Pegunungan Andes (Ekuador, Bolivia, Kolombia, Peru) ke Bank Pembangunan Inter-Amerika, yang berjumlah sekitar USD400 juta (sekitar Rp6 triliun).

Baca Juga: Hati-Hati! Ini 3 Penyakit yang Banyak Timbul saat Musim Kemarau dan El Nino

Pemerintah akan menggunakan dana tersebut untuk menutupi kerugian yang dapat ditimbulkan oleh potensi bencana alam yang berasal dari El Nino di negara tersebut. Seperti kekeringan, gagal panen, kekurangan bahan pangan, krisis air bersih, impor pangan, dan lainnya. 

Pejabat setempat mengatakan, Ekuador mungkin juga mencari pendanaan dari pemberi pinjaman multilateral lainnya, termasuk Dana Moneter Internasional (IMF), sebagai bagian dari usaha pencegahan.

Akhir tahun lalu, pemerintah telah menyelesaikan program pinjaman USD6,5 miliar (sekitar Rp97 triliun) dengan IMF.

El Nino diprediksi akan melanda sejumlah negara, termasuk Indonesia, pada bulan Juli 2023. 

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah RI adalah mengimpor beras 1 juta ton dari India. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, hal itu dilakukan untuk mengantisipasi dampak El Nino yang menyebabkan kekeringan panjang.

Baca Juga: El Nino Kian Dekat, BMKG Sudah Lapor Jokowi 2 Kali dan Kirim Peringatan ke Pemda Tiap 10 Hari Sekali

Menteri yang akrab disapa Zulhas ini menyampaikan, Indonesia dan India sudah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait impor beras itu. 

Zulhas menegaskan, impor diperlukan agar pasokan beras tercukupi meski panen petani berkurang.