Sri Mulyani: Dana APBN Rp366,2 T Sudah Dinikmati Langsung Rakyat Miskin Per Mei 2023

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, lebih dari setengah realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Mei 2023 sudah dinikmati langsung oleh masyarakat Indonesia.

Yakni lewat bantuan sosial (bansos), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pendidikan, serta infrastruktur.

“Dalam hal ini, 51,2 persen atau lebih dari separuh belanja pemerintah pusat itu sebetulnya adalah belanja yang langsung dinikmati masyarakat, terutama masyarakat miskin,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual APBN KiTa edisi Juni 2023, Senin (26/6/2023).

Sri Mulyani menjelaskan, realisasi belanja pemerintah pusat Januari hingga 31 Mei 2023 mencapai Rp714,6 triliun atau setara dengan 31,8 persen dari target APBN 2023.

Dari jumlah itu, nilai belanja pemerintah pusat yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sebesar Rp366,2 triliun.

Baca Juga: Sri Mulyani Teken Aturan Baru Rumah Subsidi, Gaji UMR Tetap Bisa Punya Rumah

Dana tersebut digunakan untuk bantuan sosial dan UMKM seperti Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp14,7 triliun untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Lalu Kartu Sembako sebesar Rp16,1 triliun untuk 18,7 juta KPM, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) sebesar Rp19,3 triliun untuk 96,7 juta jiwa.

Adapun total realisasi belanja untuk UMKM tercatat sebesar Rp601 miliar.

Sedangkan realisasi belanja pendidikan, terdiri dari Program Indonesia Pintar sebesar Rp5,3 triliun untuk 9,6 juta siswa, Program KIP Kuliah sebesar Rp5,8 triliun untuk 692 ribu mahasiswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Kementerian Agama sebesar Rp5,1 triliun untuk 4,5 juta siswa.

Serta Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebesar Rp1,78 triliun untuk 192 PTN.

Baca Juga: Sri Mulyani: APBN Mei 2023 Surplus Rp204,3 Triliun!

"Sementara untuk infrastruktur, realisasinya terdiri dari bantuan stimulan perumahan Cianjur sebesar Rp1,2 triliun untuk 42.400 rumah dan pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur sebesar Rp46,5 triliun," tutur Sri Mulyani dikutip dari Breaking News Kompas TV. 

Sedangkan realisasi belanja pemerintah pusat yang disalurkan melalui non-kementerian/lembaga di antaranya subsidi listrik Rp35,6 triliun, subsidi bahan bakar minyak (BBM) Rp43,7 triliun, subdisi LPG 3 kilogram Rp26,9 triliun, Kartu Prakerja Rp1,5 triliun, dan subsidi perumahan Rp301,9 miliar.

Pada kesempatan yang sama, Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN surplus sebesar Rp204,3 triliun hingga Mei 2023.

“Kondisi APBN kita hingga akhir Mei masih mencatatkan surplus Rp204,3 triliun. Ini artinya mencapai 0,97 persen dari total PDB (Produk Domestik Bruto) yang diperkirakan tahun ini,” ucap Sri Mulyani.

Ia menerangkan, nilai surplus APBN pada Mei 2023 itu lebih tinggi dari surplus APBN pada Mei 2022, yang tercatat sebesar Rp132,24 triliun atau sekitar 0,74 persen dari PDB.

Baca Juga: Tren Pertumbuhan Ekonomi di Sejumlah Negara Anjlok, Bagaimana dengan Indonesia?

Surplus APBN pada Mei 2023 berasal dari pendapatan negara yang tercatat sebesar Rp1.209,3 triliun. Atau sudah mencapai 49,1 persen dari target. Jumlah itu juga tumbuh 13,0 persen jika dibanding Mei 2022. 

Pada Mei 2022, Kementerian Keuangan mencatat nilai pendapatan negara sebesar Rp1.074,41 triliun.

Sementara itu, dari sisi belanja negara juga menunjukkan pertumbuhan yang positif. Belanja negara per Mei 2023 tercatat sebesar Rp1.005,0 triliun atau setara dengan 32,8 persen dari total APBN.

Capaian tersebut tumbuh 7,1 persen bila dibandingkan dengan Mei 2022 yang mencatatkan realisasi belanja negara sebesar Rp938,2 triliun atau 34,6 persen dari target pada APBN.