Erick Thohir Sebut InJourney Tak Merugi: Keuangan Sehat

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri BUMN Erick Thohir menyebut perusahaan BUMN holding pariwisata, InJourney, tidak merugi. Ia menegaskan keuangan perusahaan tersebut dalam kondisi sehat.

"InJourney itu Sarinah (PT Sarinah) sehat, Taman Wisata Candi (PT Taman Wisata Candi) Borobudur, Prambanan, dan Ratu (Boko) sehat, bandara (PT Angkasa Pura I & PT Angkasa Pura II) sekarang sehat," kata Erick dikutip dari Tribunnews, Sabtu (17/6/2023).

Erick mengakui, sejumlah perusahaan BUMN memang merugi, terutama di bidang bandara saat adanya pandemi Covid-19.

Tapi, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu mengungkapkan, bisnis-bisnis di bandara saat ini mulai kembali meraih keuntungan.

"Selama Covid bandara merugi. Namun, kalau dilihat tahun ini bandara-bandara seperti Jakarta dan Bali sudah mulai untung," tutur Erick. 

Oleh karena itu, ia membantah keuangan InJourney sedang merugi.

Lebih lanjut, mantan Presiden Inter Milan itu juga menyinggung bagaimana orang-orang kerap berpandangan bahwa BUMN sering berutang dan perusahaannya banyak yang bangkrut.

"Banyak pihak tertentu yang ciptakan presepsi BUMN banyak utang, BUMN bangkrut, padahal penjualan BUMN sudah meningkat banyak," lanjutnya.

"Penjualannya Rp3.000 triliun. Mana ada perusahaan yang Rp3.000 triliun di Indonesia. Untungnya Rp250 triliun," tegas Erick.

Diberitakan sebelumnya, proyek pengembangan kawasan Mandalika seluas 1.200 hektare ternyata mempunyai utang mencapai Rp4,6 triliun.

Baca Juga: Pengembangan Kawasan Mandalika Punya Utang Rp4,6 Triliun, ITDC Ajukan Penyertaan Modal Negara

Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama (Dirut) InJourney, Dony Oskaria, saat menjalani rapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6/2023) kemarin.

Dony mengatakan, utang tersebut kemudian menjadi beban Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), sehingga butuh bantuan negara melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran.

"Ini yang menjadi persoalan di ITDC. Di samping itu ITDC juga mendapatkan beban untuk penyelenggaraan MotoGP tahun 2022. Ini menjadi beban yang sampai saat ini menjadi tanggungan daripada ITDC," kata Dony dikutip dari kanal YouTube Komisi VI DPR RI.

"Di dalam proses ini, atas dasar ini kami mengajukan proses permintaan PMN (Penyertaan Modal Negara) untuk penyelesaian Mandalika, ini adalah penyelesaian kewajiban yang tertinggal daripada Mandalika, itu sebesar 1 triliun 50 miliar rupiah (Rp1,05 triliun)," jelasnya.

Lebih lanjut, Donny mengatakan pengajuan PMN ini dilakukan karena pihaknya tak bisa menyelesaikan utang short term liabilities yang ditinggalkan guna pembangunan Grand Stand, VIP Village dan modal kerja penyelenggaraan event.

Utang short term liabilities itu sejumlah Rp1,2 triliun. Selain itu, proyek pengembangan kawasan Mandalika juga punya utang long term liabilities sebesar Rp3,4 triliun sehingga totalnya mencapai Rp4,6 triliun.

"Itu waktu kita mengambil alih Mandalika itu posisinya adalah mereka mempunyai short term liabilities Rp1,2 triliun. Mereka mempunyai long term liabilities Rp3,4 triliun. Dengan sumber implement capacity hanya dari Nusa Dua," ujarnya.

"Terus terang saya tidak bisa menyelesaikan yang short term liabilities ini, di mana isi di dalamnya adalah pembangunan Grand Stand, VIP village, sama kebutuhan modal kerja waktu penyelenggaraan event, yaitu Rp1,2 triliun," ungkap Dony.

Nantinya, untuk menyelesaikan kewajiban jangka panjang, Donny menuturkan pihaknya akan menuntaskan hal itu melalui berbagai program yang telah disiapkan.

Salah satunya adalah memangkas biaya pengeluaran dengan menghapus event World Superbike (WSBK) dari Sirkut Mandalika yang ternyata mencetak kerugian mencapai Rp100 miliar. 

Baca Juga: Erick Thohir Angkat Bicara Soal Proyek Sirkuit Mandalika Disebut Pikul Utang Rp4,6 T