DPR Rapat Dengan Bos-Bos Smelter Nikel, Protes Karena Pakai Bahasa Asing Hingga Dugaan Penyelundupan

Baca Juga: Massa Geruduk Kantor Dinas ESDM Sultra, Tolak Tambang Nikel yang Diduga Ilegal

“Kalau boleh lokasi smelternya di mana dijelaskan, supaya informasinya akurat, kalau parlemen di China itu tegas, saya sudah beberapa kali ke Beijing, beda ini,” tegas Ramson. 

 

Dalam rapat itu, Komisi VII DPR juga meminta Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Muhammad Wafid, untuk menghentikan sementara kegiatan usaha dua surveyor independen nikel.

Mereka adalah PT Carsurin dan PT Anindya Wiraputra yang diduga melakukan kecurangan. 

"Komisi VII DPR RI mendesak PLT Dirjen Minerba Kementerian ESDM untuk menangguhkan sementara kegiatan usaha PT Anindya dan PT Carsurin sebagai surveyor dalam melakukan verifikasi kualitas dan kuantitas hasil pertambanagn sampai dengan rampungnya audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hasilnya disampaikan kepada Kementerian ESDM ke Komisi VII," tutur Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat menyampaikan hasil kesimpulan rapat. 

Baca Juga: Bentrokan di Smelter Nikel PT GNI di Morowali Utara, 2 Orang Tewas

Ia memaparkan, permintaan penangguhan itu karena dua surveyor itu melakukan tindakan yang berpotensi merugikan negara, saat melakukan survei kadar nikel.

Selain itu, anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Golkar Bambang Patijaya menduga adanya penyelundupan produk mineral ikutan nikel melalui ekspor Nickel Pig Iron (NPI).

Ia mengingatkan, nikel sebagai mineral kritis, cadangannya kurang lebih hanya sampai 10 tahun-13 tahun lagi dengan asumsi produksi saat ini.

Apalagi jika 17 smelter NPI selesai konstruksi, maka cadangan nikel di Tanah Air hanya bertahan kurang dari 10 tahun.

“Kita melihat bahwa nikel ini produksi turunannya apa, Nickel Pig Iron kandungannya nikelnya hanya 10 persen hingga 12 persen, ini mohon maaf pak saya tidak setuju. Seharusnya Dirjen ILMATE Kemenperin tidak memperbolehkan lagi produksi NPI dari Indonesia, bagi saya itu penyelundupan gaya baru,” tuturnya. 

Baca Juga: Jokowi Apresiasi Komitmen Anwar Ibrahim Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia

Bambang menerangkan, sebelum ekspor bijih nikel dihentikan, ore (bijih) yang diproduksi hanya mengandung 1,7 persen hingga 2 persen nikel. 

Lalu sisanya 98 persen mengandung mineral lain yang tidak terbayar royaltinya. Lantas saat ini ada NPI dengan kandungan nikel 10 persen-12 persen sisanya atau 90 persen-88 persen merupakan mineral lain.

Ia menilai hilirisasi nikel seharusnya mencontoh timah karena 20 tahun lalu smelter timah sudah berdiri di Indonesia. 

Saat awal smelter beroperasi, produk timah di Bangka Belitung minimal mengandung 96 persen dan sekarang produk tersebut sudah mengandung 99,99 persen timah.

“Kalau bapak ibu sekalian hanya ingin NPI berarti bapak hanya ingin meloloskan barang ini keluar dari Indonesia tidak melakukan hilirisasi lanjutan,” tandasnya.