Sri Mulyani Siapkan Dana Rp203,5 T untuk Bangun Jalan di Pusat dan Daerah, Sumatera Dapat Terbanyak

JAKARTA. KOMPAS.TV- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah mengalokasikan dana untuk penanganan ruas jalan nasional dan jalan daerah (tol dan non tol) mencapai Rp203,5 triliun pada 2023.

"Dari jumlah tersebut, Pulau Sumatera mendapatkan alokasi yang paling besar," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual APBN KiTa bulan Mei 2023, Senin (22/3/2023).

Ia menjelaskan, dana sebesar itu dibagi untuk jalan nasional Rp87,4 triliun, jalan baru (693 kilometer/km) Rp13,8 triliun, pembangunan jembatan (16.076 meter/m) Rp4,7 triliun, preservasi jalan (50.299 km) Rp22,2 triliun, preservasi jembatan (549.857 m) Rp3,5 triliun, rehabilitasi atau rekonstruksi jalan daerah Rp14,6 triliun, dan jalan tol Rp5,5 triliun.

Kemudian, pengadaan lahan jalan Rp23 triliun, Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap II (penyertaan modal negara/PMN) Rp28,9 triliun, jalan daerah melalui dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp12,6 triliun, serta jalan daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau transfer ke daerah (APBN/TKD) Rp74,6 triliun.

Sementara jika dibagi per pulau, Sumatera mendapat alokasi paling besar. Yakni sebesar Rp71,5 triliun.

Terdiri dari anggaran jalan baru sepanjang 119 km sebesar Rp1 triliun, preservasi jalan 14.773 km sebesar Rp9,7 triliun, serta pembangunan jembatan 6.447 m sebesar Rp900 miliar.

Baca Juga: Sri Mulyani Catat Penerimaan Pajak per April 2023 Tembus Rp688 Triliun

Selanjutnya, untuk preservasi jembatan 141.469 m sebesar Rp800 miliar, jalan melalui DAK Rp3,8 triliun, JTTS Rp3,3 triliun, JTTS tahap II RP28,9 triliun, pengadaan lahan jalan Rp2,8 triliun, dan jalan daerah Rp20,3 triliun.

Alokasi anggaran terbesar kedua diberikan untuk Pulau Jawa sebesar Rp54,1 triliun, yang meliputi jalan baru sepanjang 43 km sebesar Rp1,5 triliun, preservasi jalan 7.644 km sebesar Rp8,3 triliun, serta pembangunan jembatan 1.899 m sebesar Rp1 triliun.

"Kemudian, untuk preservasi jembatan 111.849 m sebesar Rp600 miliar, jalan tol Serang-Panimbang Rp700 miliar, jalan tol Semarang-Demak Rp1,5 triliun, jalan melalui DAK Rp1 triliun, pengadaan lahan jalan Rp20,2 triliun, dan jalan daerah Rp19,3 triliun," tutur Sri Mulyani.

Alokasi anggaran terbesar selanjutnya diberikan untuk pembangunan jalan di Kalimantan yakni senilai Rp33,4 triliun, terdiri dari pembangunan jalan baru sepanjang 267 km sebesar Rp9,6 triliun, preservasi jalan 9.214 km sebesar Rp5,7 triliun, serta pembangunan jembatan 2.976 m sebesar Rp1,3 triliun.

Lalu, preservasi jembatan 103.478 m sebesar Rp500 miliar, jalan melalui DAK Rp1,6 triliun, dan jalan daerah Rp14,7 triliun.

Baca Juga: Belanja Pemerintah Pusat Tembus 522,7 T, Sri Mulyani: Rp274,4 T Langsung Dinikmati Masyarakat

Alokasi anggaran di Maluku dan Papua merupakan terbesar keempat yakni Rp19,5 triliun yang terdiri dari pembangunan jalan baru sepanjang 125 km sebesar Rp1,1 triliun, preservasi jalan 8.135 km sebesar Rp4,4 triliun, pembangunan jembatan 2.676 m sebesar Rp1,1 triliun, preservasi jembatan 74.198 m sebesar Rp800 miliar, jalan melalui DAK Rp2,6 triliun, dan jalan daerah Rp9,6 triliun.

Di Sulawesi, alokasi diberikan senilai Rp17,3 triliun meliputi pembangunan jalan baru sepanjang 41 km sebesar Rp300 miliar, preservasi jalan 9.502 km sebesar Rp6,3 triliun, pembangunan jembatan 1.526 m sebesar Rp300 miliar, preservasi jembatan 87.243 m sebesar Rp600 miliar, jalan melalui DAK Rp2,5 triliun, dan jalan daerah Rp7,3 triliun.

Terakhir di Bali dan Nusa Tenggara, alokasi anggaran mencapai Rp7,7 triliun meliputi pembangunan jalan baru sepanjang 44 km sebesar Rp300 miliar, preservasi jalan 4.090 km sebesar Rp2,5 triliun, pembangunan jembatan 552 m sebesar Rp100 miliar, preservasi jembatan 31.620 m sebesar Rp200 miliar, jalan melalui DAK Rp1,2 triliun, dan jalan daerah Rp3,4 triliun.

"Seluruh pembangunan ini tentu akan meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dan kami berharap juga akan meningkatkan produktivitas dari daerah-daerah," ujar Sri Mulyani. 

Sebelumnya, Sri Mulyani menyampaikan sepanjang 2022 total pembangunan infrastruktur jalan nasional RI tercatat mencapai 47.817 kilometer (km). 

Baca Juga: Sri Mulyani: APBN Surplus Rp234,7 Triliun per April 2023

“Hasil pembangunan infrastruktur vital meningkat signifikan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Panjang jalan yang sebelumnya tercatat 46.432 km tahun 2014, meningkat 1.385 KM menjadi 47.817 km pada tahun 2022," kata Sri Mulyani seperti dikutip dari Antara, Jumat (19/5).

Sri Mulyani menjelaskan, tidak hanya peningkatan dalam infrastruktur jalan utama, total panjang jalan provinsi dan kabupaten atau kota juga tercatat meningkat dari 464.280 kilometer menjadi 501.344 kilometer.

Jalan tol tercatat peningkatan sebesar 1.500 km, yaitu dari 930 km pada 2014 meningkat menjadi 2.499 km pada 2022.

Lebih lanjut, ia mengungkap bahwa masih ada 1.800 km proyek lagi yang akan diteruskan.

Tak hanya infrastruktur jalan, jumlah infrastruktur bendungan juga bertambah sebanyak 27 bendungan sejak 2014 lalu.

Penambahan tersebut diikuti kapasitas pembangkit listrik juga meningkat lebih dari 20 giga watt.

Selain itu, kapasitas irigasi juga meningkat dari 110 ribu hektare pada 2014, menjadi 303 ribu hektare pada 2022.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, kebijakan belanja 2024 diarahkan untuk menuntaskan proyek prioritas strategis yang mencakup pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), pemenuhan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta pelaksanaan pemilu 2024.

Baca Juga: Muliaman Hadad Jadi Komut BSI, Ini Dewan Komisaris, Direksi dan Pengawas Usai Dirombak Erick Thohir

"Pembangunan IKN adalah dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, kompetitif, dan meluaskan, serta memeratakan magnet pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian ekonomi Indonesia tidak hanya bertumpu di pulau Jawa. Sementara itu, dukungan pelaksanaan pemilu 2024 diharapkan mewujudkan iklim demokrasi Indonesia yang semakin sehat dan kondusif," paparnya.

Selaras dengan tujuan tersebut, pemerintah terus mendorong agar kualitas belanja makin baik dan ini dilakukan pada tingkat pusat maupun daerah, sinergi, dan harmonisasi dari kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional yang efisien.