Pengamat: Cawapres Harus Paham Ekonomi, kalau Tidak Menterinya Harus Setara Sri Mulyani

JAKARTA, KOMPAS.TV- Hingga saat ini sudah ada 3 sosok bakal calon presiden yang diusung partai politik. Yaitu Anies Baswedan dari Nasdem dan PKS, Prabowo Subianto dari Gerindra, dan Ganjar Pranowo dari PDI-P. 

Publik pun menanti siapa bacawapres yang akan mendampingi mereka. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, sosok bacawapres yang ideal adalah yang mengerti bidang ekonomi. 

Sehingga ada pembagian tugas dengan presiden jika kelak terpilih. 

"Pembagian tugas ini sebenarnya sudah kita lihat sejak era SBY-JK. Saat itu JK menjalankan tugasnya dengan sangat baik, berdialog dengan pengusaja, investor. Begitu juga di periode pertama Jokowi- JK. Itu pembagian peranbya wapres ya begitu," kata Bhima dalam program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Selasa (26/4/2023). 

Menurut Bhima, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lebih banyak berkiprah sebagai kepala daerah dan politisi. Sehingga mereka harus memilih bacawapres yang tahu tantangan ekonomi dan investasi. 

Baca Juga: Tunda Balik Mudik, PNS Bisa WFH dan Perpanjang Cuti jika Masih Punya Jatah

Ia mencontohkan, di acara Hannover Messe kemarin Presiden Jokowi berbicara banyak soal ekonomi terbarukan dan investasi baterai listrik di depan investor seperti Volkswagen.

Menurutnya, seharusnya hal itu dilakukan oleh wapres. 

"Jadi presiden enggak overload, semua isu dipegang dari politik, hukum, keamanan dan ekonomi," ujar Bhima. 

Bhima menerangkan, tantangan ekonomi di 2024 adalah bagaimana pemerintah bisa menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, di tengah tingginya PHK di sektor padat karya. 

Kemudian menjaga inflasi agar harga beras stabil, lalu masalah suku bunga tinggi, serta masalah kemiskinan dan ketimpangan. 

Baca Juga: Ketua DPP NasDem: Jangan Tawarkan Prabowo Jadi Cawapres Ganjar, Tidak Etis

"Mau dia (cawapres) birokrat, akademisi, pengusaha, ataupun profesional, yang penting itu kompetensinya dan komunikasinya luwes," ucap Bhima. 

Jika cawapres yang dipilih bukan berasal dari bidang ekonomi, maka presiden terpilih nanti harus memilih menteri-menteri di bidang ekonomi sosok yang strong man atau strong woman. 

"Kalau milih menteri keuangan, menteri BUMN yang tidak berpengalaman, dari politisi, lalu wapresnya juga bukan dari kalangan ekonomi, itu tugas presiden makin berat," tuturnya. 

Latar belakang dan kompetensi cawapres itu menjadi trust issue untuk pengusaha dan investor. 

Di tahun 2024 juga ada tantangan melanjutkan investasi infrastruktur, itu harus ada assurance atau kepastian jika proyek tersebut jalan dan menguntungkan. 

Baca Juga: Ditanya soal Cawapres Ideal, Zulhas: Saya Punya Kedekatan Khusus dengan Erick Thohir

 "Jadi wapres latar belakang ekonominya harus kuat atau menteri-menterinya yang bagus, setara Sri Mulyani dan Erick Thohir," ucapnya. 

Oleh karena itu, Bhima tidam setuju jika ada yang menyebut wapres hanyalah pemain cadangan yang efekny tidak terlalu terasa. Karena presiden dan wapres harus berbagi tugas. 

Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengatakan, pelaku ekonomi tidak terkejut dengan pengumuman Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDI-P. 

Pasalnya, Ganjar sebelumnya sudah digadang-gadang sebagai pengganti Jokowi. 

Menurut Joshua, pelaku pasar justru menunggu siapa cawapres yang akan mendampingi Ganjar. 

Baca Juga: LSI: Ada Upaya Jokowi Duetkan Ganjar dan Prabowo di Pilpres 2024

"Jokowi dan Ganjar itu punya latar belakang partai yang sama. Banyak yang melihatnya ini sebagai keberlanjutan saja," kata Joshua dalam program Sapa Indonesia Pagi, Senin (24/4/2023) 

"Yang lebih ditunggu siapa cawapresnya dan program kerjanya," ujarnya.

Ia menyatakan, dalam 4 pemilu terakhir trennya investasi asing cenderung melambat menjelang pilpres dan pileg. 

Namun setelah presiden terpilih diumumkan, investasi dan pasar modal akan kembali bangkit.

"Pelemahan investasi asing baik riil maupun pasar modal akan melambat sedikit. Sedangkan investasi domestik dampaknya tidak akan signifikan.

"Kita kan sudah 4 kali mengalami pemilu langsung dan aman-aman saja. Yang penting kondisi sosial, politik dan keamanan stabil," ujarnya. 

Baca Juga: BRIN Gelar Sidang Etik ASN yang Ancam Warga Muhammadiyah Besok

Ia menuturkan, pemilu dan kampanye justru menggerakkan ekonomi di Semester II tahun ini. 

 

Untuk sektor saham, memang akan ada yang terdampak tapi sifatnya temporer.

"Investor menantikan bukan hanya program kerja tapi juga keberlanjutan program dan reformasi kebijakan. Seperti UU Cipta Kerja, reformasi perpajakan, omnibus law sektor keuangan. Itu dinantikan bagaimana peraturan pelaksananya dibuat," kata Joshua. 

Menurutnya, siapapun presiden pengganti Jokowi nanti harus bisa membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia jadi di atas 6 persen.