Menhan Prabowo Dapat Job Cari Pekerja untuk Program Lumbung Pangan di Kalteng

JAKARTA, KOMPASTV – Pemerintah sedang mengembangkan program food estate atau lumbung pangan di kawasan aluvial pada lahan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Provinsi Kalimantan Tengah.

Program yang diharapkan menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa ini menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020 – 2024.

Dalam mewujudkan program tersebut lima kementerian saling bersinergi. Mulai dari infrastruktur irigasi dan petanian yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) serta Kementerian Pertanian (Kementan).

Baca Juga: Kerjasama Industri Pertahanan, Prabowo Lobi Rusia Terkait Pembelian Pesawat Sukhoi

Kemudian Kementerian Pertahanan yang menyiapkan tenaga kerja. Nantinya tenaga kerja yang disediakan Menhan Prabowo Subianto tidak harus militer. Sebab tenaga kerja di Kemhan ada dua jenis yakni militer dan non militer.

“Ini adalah pertahanan negara non-militer. Beliau (Prabowo Subianto) terlibat untuk menyiapkan tenaga kerja. Jadi untuk Kementerian Pertahanan itu tenaga kerjanya yang terlatih dan ikut menyiapkan,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kantor Kementerian PUPR, dikutip Sabtu (4/7/2020).

Basuki menjelaskan dua kementerian lain yakni Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal mendapat tugas mengkoordinir masyarakat transmigrasi yang ada di sana. Diharapkan transmigran ini bisa membantu menyelesaikan pengembangan program lumbung pangan.

Sementara Kementerian BUMN diikutsertakan sebagai pihak yang menugaskan perusahaan plat merah untuk memasok pupuk untuk program lumbung pangan.

Baca Juga: Lumbung Pangan Kampung Tangguh di Madiun Sambut "New Normal"

“Jadi kita memang fokusnya untuk menyiapkan food estate yang modern, sehingga nantinya tidak hanya dimanfaatkan saat produksi tetapi juga pasca produksi,” ujar Basuki.

Basuki menambahkan dalam pengembangan lumbung pangan Kemen PUPR mendukung manajemen water melalui rehabilitasi dan peningkatan saluran dan jaringan irigasi. Mulai irigasi primer, sekunder, tersier maupun kuarternya.

Sementara Kementan sebagai pelaku utama untuk menyiapkan agriculture practice, seperti penyiapan saluran cacingan, cetak sawah, pupuk, bibit, hingga pasca produksi.

Basuki menjelaskan Kemen PUPR dan Kementan sudah sepakat bekerja pada tahun 2020 untuk memprioritaskan lahan seluas 28.000 hektare.

Baca Juga: Obsesi Pemerintahan Jokowi Bangun Infrastruktur untuk Masa Depan Indonesia

“Karena musim tanamnya adalah bulan April sampai September dan Oktober sampai Maret. Untuk itu, kami mempersiapkan untuk musim tanam Oktober sampai Maret,” ujar Basuki.

Potensi lahan

Dikutip dari pemberitaan Kemen PUPR, lumbung pangan di kawasan aluvial pada lahan Eks-PLG memiliki potensial seluas 165.000 hektare.

Dari lahan potensial tersebut, seluas 85.500 hektare merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan untuk berproduksi setiap tahunnya.

Baca Juga: Potensi Kopi Liberika di Lahan Gambut

Sisanya, seluas 79.500 hektare sudah berupa semak belukar sehingga perlu dilakukan pembersihan atau land clearing tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali dan peningkatan irigasi.

Sedangkan dari 85.500 hektare lahan fungsional, sekitar 28.000 hektare kondisi irigasinya baik.

Khusus untuk peningkatan irigasi, diperkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp1.9 triliun untuk tahun 2021 dan 2022.

Sementara 57.200 hektare lahan lainnya diperlukan rehabilitasi jaringan irigasi dengan perkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp1,05 triliun.

Baca Juga: Berkebun di Pekarangan Rumah, Solusi Ketahanan Pangan Selama Corona

Rehabilitasi ini dikerjakan secara bertahap mulai dari tahun 2020 hingga 2022 dengan rincian 2020 seluas 1.210 hektare senilai Rp73 miliar.

Pada 2021 seluas 33.335 hektare senilai Rp484,3 miliar, dan tahun 2022 seluas 22.655 senilai Rp497,2 miliar.

Pada Tahun Anggaran 2020, kegiatan rehabilitasi irigasi yang dilakukan Kementerian PUPR meliputi empat kegiatan fisik yakni rehabilitasi seluas 1.210 hektare dengan anggaran Rp26 miliar dan dua kegiatan perencanaan seluas 164.595 hektare dengan anggaran Rp47 miliar.