Alasan Sejumlah Pihak Tak Setuju Depo Pertamina Plumpang Dipindahkan: Bakal Kuras Anggaran Negara

JAKARTA, KOMPAS.TV – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menginstruksikan PT Pertamina agar memindahkan Depo Pertamina Plumpang ke lahan milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) di New Priok Container Terminal One (NPCT1), Kali Baru.

Rencananya, pemindahan ke lahan milik PT Pelindo mulai dikerjakan pada akhir 2024. Pembangunan memerlukan 2,5 tahun. Artinya masih ada waktu 3,5 tahun untuk rampung.

Langkah ini dilakukan pasca insiden kebakaran hebat di Depo Pertamina Plumpang pada Jumat (3/3/2023) lalu.

Warga Tanah Merah yang tinggal di sekitar Depo Pertamina Plumpang pun menyambut positif langkah tersebut.

Namun, beberapa pihak justru tak sependapat dengan langkah tersebut dan menilai keputusan itu keliru. Pasalnya, pemindahan Depo Pertamina Plumpang dinilai tidak realistis dan bakal menguras anggaran negara.

Kemungkinan kuras anggaran

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengatakan pemindahan Depo Pertamina Plumpang kurang efektif. Sebab, pemindahan depo Pertamina di Plumpang bisa menelan banyak biaya.

"Kalau memindahkan depo anggaran bisa triliunan dan itu akan berpengaruh pada distribusi BBM di DKI Jakarta," ucap Trubus, dilansir dari TribunJakarta.com, Selasa (7/3/2023).

Ketimbang memindahkan Depo Pertamina, merelokasi warga sekitar merupakan langkah yang bijak. Trubus menyarankan supaya pemerintah merekolasi warga yang tinggal dekat Depo Pertamina Plumpang agar zona aman atau buffer zone sejauh 50 meter bisa terpenuhi.

"Toh, masyarakatnya enggak punya ikatan karena mereka membangum rumah di tanah yang bukan kepemilikannya kan," ujar Trubus.

Baca Juga: Imbas Kebakaran Depo Plumpang, Pengamat Sebut Dirut Pertamina Harus Mundur dan Diperiksa Polisi

Ia pun mengusulkan kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang lokasinya tak terlalu jauh dari lokasi tinggal mereka sekarang.

Ini untuk menekan penolakan dari warga Tanah Merah yang tinggal di sekitar Depo Pertamina Plumpang.

"Yang jelas mereka harus direlokasi. Pilihannya hanya itu, karena kita harus berpikir jangka panjang," kata Trubus.

"Kalau Depo Plumpang dipindah itu cost besar sekali, bikinnya juga lama sekali. Kalau bikin rusun itu lebih cepat, enam bulan selesai, lebih mudah, dan bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Pertahankan depo lebih realistis

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga menilai, mempertahankan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) milik Pertamina di Plumpang lebih realistis ketimbang memindahkannya ke lahan milik PT Pelindo.

"Lebih baik mempertahankan depo Plumpang dengan perbaikan infrastruktur dan fasilitas keamanan dan keselamatan yang canggih dan modern," tutur Nirwono dikutip dari Kompas.com, Selasa (7/3/2023).

Selain itu, depo BBM di Plumpang berjarak lima kilometer dari Pelabuhan Tanjung Priok. Sejatinya, pembangunan itu sudah sesuai Rencana Induk Djakarta 1965-1985.

Selain itu, Nirwono menilai tidak ada alasan bagi warga untuk menolak rencana pemerintah membangun zona aman (buffer zone) antara permukiman dengan Depo Pertamina Plumpang.

"Jika pertimbangan utamanya adalah depo itu sangat penting untuk distribusi BBM nasional dan demi keamanan dan keselamatan warga yang tidak boleh ditawar, karena ini menyangkut nyawa, harusnya tidak ada alasan penolakan untuk penataan ulang kawasan," tuturnya.

Baca Juga: Ramai soal Kebakaran Depo Pertamina, Pengamat Soroti Politisasi IMB Warga Tanah Merah Plumpang

Bukan lahan hunian

Sementara itu, Ketua DRPD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebut, lahan di sekitar Depo Pertamina Plumpang tak seharusnya ditempati oleh masyarakat.

Sebab, lahan tersebut memang ditujukan sebagai tempat untuk menerima, menyimpan, dan menyalurkan BBM.

"Ya, kan, memang sebetulnya (lahan di sekitar Depo Pertamina Plumpang) bukan di-(tempati) oleh masyarakat," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa.

Jangan Dibolak-balik

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Panjaitan juga telah mengungkapkan, warga di sekitar Depo Pertamina Plumpang yang harus dipindahkan. Pasalnya daerah di sekitar depo disiapkan untuk daerah penyangga atau buffer zone dan bukan untuk permukiman.

 

“Jangan dibalik-balik. Plumpang itu sudah dibuat di sana, ada daerah kosong atau buffer zone. Jangan ini (depo) yang disuruh pindah, orang yang tidak berhak di situ yang harus pindah,” ujar Luhut di Pushidrosal TNI AL, Jakarta Utara, Senin (6/3/2023).

“Jangan bolak-balik, kita jangan membuat berita itu karena nanti setiap waktu akan seperti itu. Oleh karena itu, memang harus dikaji, memberikan kompensasi atau bagaimana,” ujarnya.

Selain itu, kata Luhut, pihak yang memberi izin kepada warga untuk tinggal di sekitar kawasan Depo Pertamina Plumpang harus bertanggung jawab.

“Yang memberikan izin itu saya kira tidak benar. Karena itu tanggung jawablah, sudah ada berapa nyawa hilang,” kata Luhut.