Pemerintah Sudah Berutang Rp95,6 T di Bulan Pertama 2023

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sepanjang Januari 2023, pemerintah sudah berutang Rp95,6 triliun atau setara dengan 13,7 persen target pembiayaan utang 2023.

Rinciannya, utang pemerintah di Januari 2023 terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp 99,4 triliun dan pinjaman neto sebesar Rp 3,7 triliun.

"Secara keseluruhan pembiayaan utang kita di Rp 95,6 triliun atau 13,7 persen dari target," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Rabu (22/2/2023).

Ia menyampaikan, hal yang dilakukan pemerintah itu sudah sesuai strategi pembiayaan pada 2023. Meski dilakukan di awal tahun, pembiayaan utang itu juga sudah mempertimbangkan kondisi pasar yang kondusif dan memperhatikan posisi kas pemerintah.

Diberitakan Kompas TV sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis, pemerintah akan mampu membayar utang. Sebagai informasi, total utang Indonesia per Desember 2022 adalah sebesar  Rp 7.734 triliun, atau setara 39,57 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Baca Juga: Bengkak! Utang Kereta Cepat Jakarta Bandung Bertambah Rp8,5 Triliun

"Dalam tiga tahun terakhir keuangan negara bekerja keras, termasuk penggunaan instrumen utang yang akan kita bayar kembali (utang). Indonesia mampu membayar kembali (utang)," kata Sri Mulyani dalam kegiatan Ground Breaking Ceremony Pembangunan Kampus 3 UIN Maulana Malik Ibrahim di Desa Tlekung, Kota Batu, Jawa Timur,  Minggu (22/1/2023).

Ia menjelaskan, pemerintah berutang untuk membiayai pembangunan yang harus dilakukan, agar rakyat Indonesia menjadi makmur.

"Pembangunan harus diselenggarakan, tidak boleh ditunda, tidak ada pembangunan menunggu sampai negaranya kaya, karena tidak akan kaya kalau tidak ada pembangunan, jadi ini seperti telur dan ayam," ujar Sri Mulyani.

Kemenkeu mencatat, sampai dengan akhir Desember 2022, posisi utang Pemerintah berada di angka Rp7.733,99 triliun. Dengan jumlah itu, maka kini rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 39,57 persen.

Mengutip Buku "APBN KiTA" dari  Kementerian Keuangan Edisi Januari 2023, terdapat peningkatan dalam jumlah nominal dan rasio utang jika dibandingkan dengan bulan November 2022.

Namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu (Desember 2021), rasio utang terhadap PDB menurun dari sebelumnya 40,74 persen menjadi 39,57 persen.

Baca Juga: Tak Sembarang Konten YouTube Bisa Jadi Jaminan Utang Bank, Ini Syaratnya

Jumlah utang Indonesia saat ini hampir mendekati Rp8.000 triliun. Tetapi menurut Kemenkeu, jumlah itu masih dalam batas aman.

“Meskipun demikian, peningkatan tersebut masih dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal,” tambah Kemenkeu.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus mengelola utang dengan hati-hati. Untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang, Pemerintah akan selalu mengacu kepada peraturan perundangan dalam kerangka pelaksanaan APBN, yang direncanakan bersama DPR, disetujui dan dimonitor oleh DPR, serta diperiksa dan diaudit oleh BPK,” sambungnya.

Berdasarkan jenisnya, utang Pemerintah didominasi oleh instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 88,53 persen dari seluruh komposisi utang akhir Desember 2022. Sementara berdasarkan mata uang, utang pemerintah didominasi oleh mata uang domestik (Rupiah), yaitu 70,75 persen.

Kemenkeu menjelaskan, langkah ini menjadi salah satu tameng pemerintah dalam menghadapi volatilitas yang tinggi pada mata uang asing dan dampaknya terhadap pembayaran kewajiban utang luar negeri.

Dengan strategi utang yang memprioritaskan penerbitan dalam mata uang Rupiah, porsi utang dengan mata uang asing ke depan diperkirakan akan terus menurun dan risiko nilai tukar dapat makin terjaga.

Baca Juga: Diungkap Menperin, Jokowi Minta Toyota Pertahankan Nama "Kijang" Ternyata karena Hal Ini

Sementara itu, kepemilikan SBN saat ini didominasi oleh Perbankan dan diikuti Bank Indonesia (BI). Sedangkan kepemilikan investor asing terus menurun sejak tahun 2019 yang mencapai 38,57 persen, hingga akhir tahun 2021 tercatat 19,05 persen, dan per akhir Desember 2022 mencapai 14,36 persen.

“Hal tersebut menunjukkan upaya pemerintah yang konsisten dalam rangka mencapai kemandirian pembiayaan dan didukung likuiditas domestik yang cukup,” kata Kemenkeu.

“Meski demikian, pemerintah akan terus mewaspadai berbagai risiko yang berpotensi meningkatkan cost of borrowing seperti pengetatan likuiditas global dan dinamika kebijakan moneter negara maju,” imbuh Kemenkeu.