Di Tahun Terakhir Menjabat, Jokowi Targetkan Kemiskinan Ekstrem Jadi 0 Persen

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo menargetkan angka kemiskinan ekstrem bisa ditekan menjadi 0 persen di 2024, atau di tahun terakhir kepemimpinannya.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, usai menghadiri Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2024, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/02/2024).

Sri Mulyani menyampaikan, untuk mencapai target itu, pemerintah akan menggunanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024 untuk fokus pada penanganan kemiskinan dan program prioritas lainnya.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa 2024 adalah tahun terakhir dari pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kyai Haji Ma’ruf Amin, oleh karena itu berbagai program-program prioritas akan dilakukan fokus didalam pelaksanaannya,” kata Sri Mulyani dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet.

Baca Juga: Dicecar DPR, Begini Jawaban Mensos Risma soal Dana Kemiskinan Rp500 T Habis Buat Rapat

“Penurunan kemiskinan ekstrem mencapai 0% akan diupayakan pada tahun 2024, dan ini berarti keseluruhan total kemiskinan akan menurun dan juga dari kebutuhan untuk pendanaannya akan dilakukan prioritas untuk tahun ini dan tahun depan,” ujarnya.

 

Target lainnya adalah menurunkan angka stunting atau terhambatnya tinggi badan anak, menjadi 3%. Dua target itu membutuhkan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk mencapainya.

“Jadi dua hal ini kemiskinan ekstrem di tahun 2024 yang harus 0%dan kemudian kemiskinan headline adalah di 6,5 hingga 7,5. Sedangkan untuk stunting diharapkan untuk turun ke 3,8%," ujar Sri Mulyani.

"Ini berarti perlu upaya, effort yang tambahan yang keras, dan alokasi anggaran yang disediakan untuk tahun ini dan tahun depan,” ucapnya.

Baca Juga: Heru Budi Sebut Penanganan Kemiskinan di Jakarta Terkendala Pendatang, Minta RT/RW Lakukan Ini

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga akhir September 2022 ada sebanyak 26,36 juta orang. Atau bertambah 200.000 orang dari Maret 2022.

Tapi jika dibanding September 2021, jumlah itu berkurang 140.000 orang 

"Angka ini naik 0,20 juta orang terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 juta orang terhadap September 2021," kata Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers virtual, Senin (16/1/2023).

Dengan begitu, berarti kini jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah 9,57% dari total seluruh penduduk Indonesia. Sedangkan sebelumnya pemerintah menargetkan angka penduduk miskin di 2022 sebesar 8,5 persen.

Angka ini naik 0,03% poin dibandingkan Maret 2022. Namun menurun 0,14% poin terhadap September 2021.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Anggaran Kemiskinan Tidak Habis untuk Rapat, tapi Diberi Langsung ke Rakyat

Bila dibandingkan masa sebelum pandemi Covid-19 atau September 2019, persentase tingkat kemiskinan September 2022 naik jika dibandingkan dengan September 2019 yang sebesar 9,22%.

Begitu pula jumlah penduduk miskin naik 1,58 juta orang jika dibandingkan dengan September 2019 yang sebanyak 24,78 juta orang.

Margo merinci, selama periode  Maret 2022-September 2022, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 160.000 orang, sedangkan di perdesaan naik sebesar 40.000 orang.

"Jika dihitung persentasenya, maka kemiskinan di perkotaan naik dari 7,5% menjadi 7,53%. Sementara itu, di perdesaan naik dari 12,29 persen menjadi 12,36%," ujar Margo.

Baca Juga: Anggaran Kemiskinan Rp526 T, MenPANRB: Jangan Sampai Dana Sosialisasi Lebih Besar dari Program Inti

Sementara itu, apabila dihitung berdasarkan pulau, maka persentase penduduk miskin terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 20,1%. Sedangkan persentase penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 5,9%.

"Dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa sebesar 13,94 juta orang, sedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan 0,99 juta orang," ucap Margo.

Jumlah penduduk miskin di atas hitung dengan pendapatan yang menjadi batas garis kemiskinan. Yakni Rp 535.547 per kapita per bulan.