Setelah Nego Harga di Arab Saudi, Kemenag Turunkan Usulan Biaya Haji Rp2,4 Juta

JAKARTA, KOMPAS.TV - Usai melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi, Kementerian Agama (Kemenag) akhirnya menurunkan usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2023 sebesar Rp2,4 juta. Yakni dari Rp98,8 menjadi Rp96,4 juta.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief mengatakan, ada beberapa komponen biaya haji yang bisa ditekan setelah pihaknya bernegosiasi dengan sejumlah pihak di Arab Saudi.

"Dari keseluruhan kajian kami sementara ini, direct dan indirect cost, bahwa usulan (BPIH) per jemaah sebelumnya masih Rp98,8 juta kemudian menjadi Rp96,4 juta, yaitu berkurang Rp2.415.953 dan itu belum dikurangi dengan biaya maskapai," kata Hilman saat rapat dengan Komisi VIII DPR di Gedung DPR RI, Rabu (8/2/2023).

Ia memaparkan, ada yang namanya biaya langsung dan tak langsung atau direct cost dan indirect cost dari BPIH jemaah haji reguler.

Untuk biaya langsung selama jemaah di Arab Saudi, ada 7 aspek yang usulan awalnya sebesar Rp97 juta. Namun kini biaya itu bisa berkurang Rp2,3 juta menjadi Rp94,8 juta.

Baca Juga: Kemenag Terbitkan Recana Perjalanan Haji 2023, Ini Rincian Jadwalnya

Adapun direct cost di Arab Saudi tersebut terdiri dari biaya akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan di Arafah atau masyair, dokumen perjalanan, biaya hidup, dan pelindungan.

Hilman menambahkan, mayoritas  komponen direct cost di Arab Saudi turun, kecuali biaya masyair, muzdalifah, dan mina yang malah naik dari Rp18,9 juta ke Rp20 juta.

"Kami masih dalam posisi tarik menarik dengan pihak Arab Saudi yang awalnya mereka menawarkan layanan masyair itu 3.900 real, yang sudah kami tawar menjadi 2.975 real. Informasi kunjungan terakhir kami masih dihadapkan isu tentang pajak. Ini masih kami negosiasikan," ujarnya.

Ada juga direct cost selama jemaah haji di Indonesia, tapi sejauh ini baru komponen akomodasi dan pelindungan yang bisa dikurangi.

Sedangkan biaya penerbangan belum bisa turun di angka Rp34 juta. Biaya konsumsi dan premi asuransi juga tetap masing-masing di angka Rp150 ribu dan Rp125 ribu.

Baca Juga: DPR Tolak Kenaikan Biaya Haji Rp69 Juta karena Memberatkan: Jangan Sampai Niat Suci Terhalang Biaya

Kemudian untuk komponen indirect cost selama di Arab Saudi semuanya turun. Yaitu akomodasi, konsumsi, transportasi, perlindungan, pembinaan jemaah haji di Arab Saudi, pelayanan umum di Arab Saudi, dan pengelolaan BPIH.

Meskipun turunnya tipis, yakni dari Rp1,8 juta turun Rp71,5 ribu menjadi Rp1,75 juta.

Lalu untuk 9 komponen indirect cost di dalam negeri, yakni akomodasi, konsumsi, pelindungan, pelayanan di embarkasi atau debarkasi, pelayanan keimigrasian, dokumen perjalanan, pembinaan jemaah haji di Tanah Air, pelayanan umum di dalam negeri, dan pengelolaan BPIH, masih bervariasi.

Biaya tak langsung yang turun adalah konsumsi, pelindungan, dan pelayanan di embarkasi atau debarkasi. Komponen ini turun Rp48.641. Dari semula dari Rp1.216.977 menjadi Rp1.168.335.

Sementara itu, Ketua Komisi VIII Ashabul Kahfi menegaskan pihaknya memihak kepada kepentingan masyarakat dan mencoba mencari solusi terbaik ataupun win win solution terkait pengelolaan pemberangkatan jemaah haji tahun ini.

Baca Juga: Kemenag Usul Biaya Haji 2023 Naik, Tapi 108.000 Calon Jemaah Ternyata Belum Lunas, Bisa Batal?

“Yang pasti bahwa percayalah kami komisi VIII akan selalu meminta kepada kepentingan masyarakat agar mereka yang sudah menanti 10-12 tahun semua bisa berangkat dengan BPIH yang terjangkau,” tutur Kahfi saat konferensi pers usai rapat, dikutip dari laman resmi DPR. 

Kahfi menyebut biaya yang ditanggung jamaah saat ini berkebalikan dengan tahun 2022 dan kenaikan yang terlalu signifikan dirasa akan sangat menyulitkan bagi masyarakat.

“Karena kenaikan BPIH yang signifikan yang Tahun 2022 posisi 30% ditanggung oleh jamaah kemudian 70% ditanggung BPKH itu di balik, sekarang 70% ditanggung oleh jamaah kemudian 30% ditanggung BPKH," ujarnya.

"Saya kira ini yang membuat jamaah mungkin kaget karena kenaikannya yang signifikan ditambah lagi dengan limit waktu yang sangat singkat untuk melakukan pelunasan,” ucapnya.

Oleh karena itu, Kahfi menyebutkan pihaknya bersama pemerintah terus berkoordinasi untuk mencari solusi pengelolaan pemberangkatan jemaah haji yang berkelanjutan tetapi juga mengedepankan keadilan dan keterjangkauan para-para calon jemaah.

Baca Juga: Biaya Haji 2023 Naik Karena Subsidi Dana Manfaat Dikurangi, Berikut Rinciannya

“Selain tadi sudah melakukan hubungan ke Arab Saudi yang tujuan utamanya adalah untuk memastikan real cost untuk semua komponen pembiayaan yang akan diusulkan oleh pemerintah. Dan kalau memang real cost itu sudah memenuhi aspek rasionalisasi barulah Komisi VIII nanti akan memutuskan berapa sebenarnya BPIH yang akan kami tetapkan,” katanya.

Kahfi bahkan berharap agar minimal pembebanan pembiayaan haji berada pada titik 50:50. Untuk itu pihaknya terus mendorong BPKH untuk terus melakukan inovasi investasi sehingga bisa menghadirkan manfaat yang lebih besar untuk jamaah.

“Kalau usulan kami sih sebenarnya memang kalau bisa memutuskan 50:50 saja, jadi sama-sama menanggung 50%. Memang kalau pendekatan investasi kita yang ada hari ini itu enggak mampu," ujarnya.

"Oleh karena itu kita dorong BPKH melakukan inovasi investasi sehingga bisa menghadirkan manfaat yang lebih besar untuk jamaah kita dan yang pasti saya ingin menggarisbawahi bahwa pemerintah ingin menurunkan usulan BPIH-nya,” tuturnya.